SURABAYA, iNewsMadiun.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran total Rp185 Miliar untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi di Jawa Timur. Alokasi tersebut terskema dari Dana Transfer Umum (DTU) atau earmarking sebesar 2,21% yang setara dengan Rp66,6 miliar dan dari program reguler sebanyak Rp118,4 miliar.
"Saya memaparkan apa yang disampaikan ibu Gubernur bahwa kita melakukan pengalokasian sebesar 2% earmarking dari sisa anggaran yang belum tersalurkan dari Oktober smp November sampai Desember kemudian ditambah lagi mengoptimalkan program-program reguler kita," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (14/9/2022).
Rakorpusda kali ini bertajuk Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Wagub Emil menjelaskan bahwa dari alokasi DTU senilai Rp66,6 miliar itu terdiri dari beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Diantaranya Dinas Sosial Jatim senilai Rp2,4 miliar, Dinas Perhubungan Jatim Rp14,5 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Rp12,4 miliar, Dinas Koperasi dan UKM Jatim Rp18 miliar, Dinas ESDM Jatim Rp6,1 miliar.
Lalu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Rp3,7 miliar, Dinas Perkebunan Jatim Rp3,2 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Rp200 juta dan dari BOP 10% setara Rp6,1 miliar. Sementara dari reguler sebesar Rp118, 4 miliar berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp24 miliar, PKH plus Rp 80 miliar dan ASPD Rp14,4 miliar.
Editor : Arif Handono
Artikel Terkait
