Akar Masalah Pemberontakan PKI Madiun, Salah Satu Pemicu Berkurangnya Wilayah Indonesia

JAKARTA, iNewsMadiun.id - Akar masalah pemberontakan PKI Madiun, Jawa Timur yang terjadi pada tahun 1948, dipicu beberapa sebab. Hal ini terungkap dalam buku Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Konflik dan Integrasi TNI AD, dikutip pada Sabtu (24/9/2022). Salah satu sebab yakni Keputusan Presiden 2 Januari 1948 dan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1948 tentang Rasionalisasi dan Penempatan Angkatan Perang Mobil di Bawah KSAP yang lebih yunior.

Sebab berikutnya, pengurangan kekuatan pasukan dari 350.000 prajurit TNI dan 470.000 Laskar Perjuangan menjadi hanya 160.000 prajurit. Kondisi ini  menyebabkan terjadinya penentangan dari para prajurit, khususnya Laskar Perjuangan. Rasionalisasi ini perlu dilakukan karena berkurangnya wilayah kekuasaan RI, yang saat itu hanya meliputi Yogyakarta, Karesidenan Besuki, dan Aceh akibat perjanjian Renville yang diprakarsai Perdana Menteri (PM) Amir Syarifudin.

"Sementara negara dalam keadaan bahaya perang menghadapi Agresi Belanda II, rasionalisasi ini telah menyebabkan pertentangan," seperti dikutip dari buku Konflik dan Integrasi TNI AD halaman 30, Sabtu (24/9/2022). "Antara TNI dan Laskar Perjuangan yang dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) serta antara Divisi I Jawa Barat yang hijrah ke Solo dengan Divisi IV Solo yang menganggap Divisi I sebagai saingannya," sambungnya.

Selama Amir Syarifudin menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) mulai 13 Oktober 1945 hingga Desember 1947, ia telah menyusun TNI dengan menguasai kelaskaran sebanyak seperempat dari tiap divisi, pepolit, dan biro perjuangan untuk mendukung Perjanjian Linggarjati dan Renville. Dengan adanya rasionalisasi pada Januari 1948, kekuatan kiri menjadi hilang sepertiganya dan Amir Syarifudin menjadi anti perundingan yang telah dirintis olehnya.
 

Editor : Arif Handono