PBB Tower Seluler di Madiun Sulit Tertagih, Sisa Tunggakan Seluruh Wajib Pajak Rp 4,5 Miliar

MADIUN,iNewsMadiun.id - Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk menara telekomunikasi atau tower di Kabupaten Madiun ternyata jadi salah satu kendala utama belum tercapainya target PBB 2026.

Meski jatuh tempo pembayaran sudah lewat pada 1 Oktober 2026 lalu, pemilik tower yang sebagian besar beralamat di luar kota sulit ditagih.

Baca Juga

Inovasi Berani dan Terbaru Wali Kota Madiun, Bebaskan PBB Sebagian Warganya Tahun Depan

"Salah satu kendalanya untuk WP yang ada di luar kota seperti pemilik tower," ujar Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Yudi Hartono, saat dikonfirmasi inews.id Jumat (9/10/2026).

Hingga Kamis (8/10) malam, realisasi PBB Kabupaten Madiun masih menyisakan Rp 4,5 miliar dari total target sebesar Rp 32,2 miliar. Jumlah tersebut berasal dari 436.038 Wajib Pajak (WP), termasuk PBB jalan tol.

Yudi menjelaskan, langkah awal Bapenda akan menyurati pemilik tower sesuai alamat yang tertera. Jika tidak ada tanggapan, penagihan akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).

Baca Juga

PBB Rilis Laporan: Dapat Dipercaya Tuduhan Adanya Penyiksaan Muslim Uighur di Xinjiang China

"Kalau dengan surat dari Bapenda nanti belum diselesaikan, kita akan bekerja sama dengan pihak Kejaksaan maupun dari Polres untuk melakukan penagihan sekaligus evaluasi," tegas Yudi.

Sementara itu, dari 15 kecamatan, tingkat kepatuhan pembayaran bervariasi. Kecamatan Gemarang menjadi yang tertinggi dengan realisasi 92,90 persen dari pagu Rp 675 juta.

Sebaliknya, Kecamatan Wungu menjadi yang terendah di angka 77,89 persen, disusul Kecamatan Geger 78,32 persen. Untuk PBB jalan tol sendiri sudah 100 persen lunas.

Baca Juga

PBB: 3 Juta Lebih Orang Mengungsi pergi dari Ukraina

Yudi optimistis sebelum Desember 2026, semua tunggakan termasuk PBB tower bisa tertagih dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB terpenuhi.

Editor: Arif Wahyu Efendi