Inovasi Berani dan Terbaru Wali Kota Madiun, Bebaskan PBB Sebagian Warganya Tahun Depan

MADIUN,iNewsMadiun.id - Tak hanya berinovasi di bidang pembangunan yang membawa Kota Madiun mendunia, Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali mengeluarkan kebijakan positif yang meringankan beban rakyatnya.

Saat daerah lain menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dr. Maidi tidak menaikan pajak tersebut satu rupiahpun. Bahkan sang Wali Kota kebanggaan warga Madiun itu berencana menghapus sebagian PBB tahun depan. Sebuah inovasi baru yang cukup berani.

Baca Juga

Kota Madiun Bagi-bagi Uang Rp 200 Ribu, Dananya Bersumber dari DBHCHT

‘’PBB tidak naik. Kebijakan saya, tahun 2026, sebagian PBB saya hapus. Saya bebaskan,’’ kata Maidi, Rabu (20/082025).

Orang nomor satu di Pemkot Madiun itu paham betul bahwa kebijakan menaikkan PBB hanya akan membebani rakyatnya, khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. 

Baca Juga

Detik-Detik Mahasiswi Dikeroyok hingga Tewas Akibat Posting Menghina Nabi Muhammad SAW

Sebagai gantinya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) alias harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli properti bakal dinaikkan.

Kebijakan Pemkot Madiun menaikkan NJOP juga punya alasan jelas. Yakni, melindungi nilai aset yang dimiliki perorangan atau perusahaan agar tetap tinggi. 

‘’Kota Madiun dengan ramainya seperti ini, orang datang ke kota semakin banyak. Investasi banyak. Agar aset tidak turun, NJOP saya naikkan. Tapi, PBB tiap tahun tidak naik,’’ jelasnya.

Baca Juga

Pengajian Ahad Pagi, Wali Kota Madiun Bawa Tim Vaksin Booster

Wali Kota yang kenyang pengalaman birokrasi itu menjelaskan, penghapusan PBB berlaku terhadap nilai pajak Rp 25 ribu ke bawah. Dia tak menampik kebijakan ini bakal memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tidak menjadi persoalan lantaran masih banyak potensi PAD yang dimiliki Kota Madiun.

‘’Masyarakat ekonomi menengah ke bawah jangan diganggu. Kalau ditarik pajak tinggi, mereka tidak akan bisa bayar. Saya bebaskan pajak agar mereka bisa merawat aset yang dimiliki,’’ ungkapnya.

Dr. Maidi berharap realisasi PAD tetap tumbuh subur dengan memanfaatkan potensi yang ada serta tak membebani warganya. Dengan begitu, program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Baca Juga

Hasil Pemeriksaan BPK, Wali Kota Madiun: Temuan dari BPK Terus Turun

‘’PAD tidak boleh membebani masyarakat. Sektor produktif itulah yang akan menyumbang PAD,’’ tandasnya.

Editor : Arif Wahyu Efendi