Puluhan Pengembang Perumahan di Kabupaten Madiun Belum Serahkan PSU, Perkim Ancam Gandeng Kejaksaan

MADIUN,iNewsMadiun.id - Masih banyak pengembang perumahan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah. 
‎
‎Padahal, PSU yang luasnya 30 persen dari luas perumahan yang wajib diserahkan kepada pemerintah daerah itu sudah lama menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
‎
‎Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Madiun, Ahmad Junaidi, menyampaikan, dari total 134 jumlah perumahan di Kabupaten Madiun, hingga tahun 2026 ini baru 70 perumahan yang menyerahkan PSU. 
‎
‎ "Kalau total semua perumahan yang wajib menyerahkan PSU ada 134. Yang baru menyerahkan baru 70 perumahan," Ujar Ahmad Junaidi, saat ditemui di kantornya, Kamis (19/2/2026).
‎
‎Menurut Junaidi, PSU yang wajib diserahkan ke Pemerintah Daerah itu meliputi, Jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), tempat ibadah seperti musala, tanah untuk makam serta tempat pembuangan sampah.
‎
‎ "Minimal yang diserahkan ke Pemerintah Daerah itu luasnya 30 persen dari luas perumahan. Kalau nanti ada yang kurang pengembang wajib nambah," jelasnya.
‎
‎Junaidi menghimbau agar pengembang perumahan segera menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah. Pasalnya, PSU yang akan menjadi aset pemerintah daerah itu saat ini menjadi perhatian KPK.
‎
‎ "Kalau kesulitan kita akan menggandeng Kejaksaan. Karena sampai sekarang banyak perumahan yang lama tapi belum diserahkan PSU nya," tutupnya
‎

Editor : Arif Wahyu Efendi