KPK Geledah Balai Kota Madiun, Amankan Dokumen Proyek dan Dana CSR

JAKARTA. iNewsMadiun.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Madiun guna mendalami kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wali Kota nonaktif, Maidi.

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen proyek pengadaan, data dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta perangkat elektronik.

Baca Juga

Hampir 7 Jam Geledah Balai Kota Madiun, KPK Angkut 4 Koper

Barbuk tersebut berupa dokumen terkait sejumlah proyek hingga corporate social responsibility (CSR) di Madiun.

"Tim mengamankan dan menyita sejumlah surat, dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di wilayah kota Madiun, termasuk juga dokumen yang berkaitan dengan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Minggu (1/2/2026).  

Budi menuturkan, penyidik juga menyita barbuk elektronik di lokasi yang sama. Penyidik akan mengekstrak, mendalami, dan menganalisis barbuk itu untuk mendukung penanganan perkara yang menjerat Maidi sebagai tersangka tersebut. 

Baca Juga

Kantor Disdik Madiun Digeledah KPK, Uang Tunai Puluhan Juta Ditemukan Tercecer

"Penyidik tentu nanti akan melihat apakah modus-modus tindak pemerasaan dengan kamuflase dana CSR ini juga terjadi di sektor-sektor lainnya, tentu semua terbuka kemungkinan untuk kemudian dilakukan pengembangan termasuk nanti dari barang bukti elektronik yang sudah didapatkan dalam penggeledahan tersebut," ujarnya. 

Maidi sudah ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi berkaitan dengan pemerasan bermodus menggunakan CSR. Dia juga diduga menerima sejumlah gratifikasi selama menjabat sebagai kepala daerah.

Maidi ditetapkan tersangka bersama dua orang lain. Kedua orang itu yakni Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah dan pihak swasta Rochim Rudiyanto.

Baca Juga

KPK Geledah Balai Kota Madiun, Pintu Masuk Dijaga Ketat

Maidi diduga menerima uang dari hasil pemerasan sebesar Rp600 juta. Selain itu, dia juga diduga menerima gratifikasi senilai total Rp1,1 miliar selama 2019-2022.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta