Perang Bubat, Penyebab Tercetusnya Mitos Larangan Suku Sunda Menikah Dengan Suku Jawa

iNewsMadiun.id - Ada mitos larangan Suku Sunda untuk menikah dengan Suku Jawa. Bukan tiba-tiba muncul, Bukan mucul tiba-tiba mitus ini tercipta dari sejarah panjang antara kerajaan Majapahit dan Padjajaran..

Di masyarakat tertentu, larangan menikah antar Suku Sunda dengan Suku Jawa masih sangat kental, bahkan menjadi sesuatu yang tabu. Tak jarang, beberapa pasangan dengan terpaksa harus membatalkan pernikahanya, hanya karena tetua atau sesepuh dalam keluarga tidak bisa merestui hubungan lantaran status suku Sunda dengan Jawa.

Konon menurut cerita, jika ada dua orang antara Suku Sunda dengan Suku Jawa menikah, kehidupan mereka tidak akan bahagia dan sering diterpa masalah dan berujung kegagalan dalam berumah tangga.

Penolakan Suku Jawa menikahi Suku Sunda buka tanpa sejarah. Kondisi ini dipengaruhi dengan adanya tragedi Perang Bubat yang terjadi pada 1357 Masehi atau sekitar abad ke-14.

Saat itu Patih Gajah Mada diperintah oleh Hayam Wuruk untuk mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Kerajaan Padjajaran. Hayam Wuruk jatuh cinta pada sang putri dari Kerajaan Padjajaran setelah melihat lukisan seorang seniman bernama Sungging Prabangkara.

Kerajaan Majapahit lantas mengirim surat lamaran pada Maharaja Linggabuana. Rombongan Kerajaan Padjajaran kemudian berangkat ke Kerajaan Majapahit dan diterima di Pesanggrahan Bubat.

Sayangnya, Gajah Mada yang saat itu menjabat sebagai mahapatih kemudian berniat menyerang mereka. Penyerangan ini dilakukan untuk memenuhi Sumpah Palapa dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di seluruh nusantara.

Akibat serangan itu, rombongan Kerajaan Sunda yang hanya diiringi sedikit pasukan kalah. Semua anggota keluarga Dyah Pitaloka meninggal. Karena tidak kuasa menahan kesedihan, Dyah Pitaloka tidak jadi menikah dengan Hayam Wuruk dan justru melakukan tindakan bunuh diri.

Dengan tewasnya anggota keluarga Kerajaan Padjajaran, Pangeran Niskalawantu Kancana yang ditinggal di istana kemudian diangkat jadi penerus tahta Kerajaan Padjajaran.

Editor : Arif Handono