Menkeu: Anggaran Turunkan Emisi Karbon Capai Rp3.000 Triliun Terbesar untuk Energi dan Transportasi

JAKARTA, iNewsMadiun.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, membeberkan anggaran untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia mencapai Rp3.463,31 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran paling besar untuk sektor energi dan transportasi.  Menurut dia, dari jumlah anggaran tersebut, sebesar Rp77,82 triliun dialokasikan untuk sektor kehutanan dan lahan, untuk sektor energi dan transportasi Rp3.307,2 triliun, sektor industrial process and product uses (IPPU) Rp40,77 triliun, sektor perlimbahan Rp30,34 triliun, dan sektor pertanian sebesar Rp5,18

Menkeu menjelaskan, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam Nationally Determined Contributions (NDC) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Baca Juga

Menkeu Sri Mulyani: Subsidi BBM Masih Akan Tetap Dinikmati Pemilik Mobil, Tak Bisa Dihindarkan

"Dari komitmen Indonesia yang sudah ditetapkan di dalam NDC, sektor kehutanan merupakan sektor yang menyerap emisi karbon atau CO2 namun juga yang paling banyak menyumbang karbon. Proyeksi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC 29% pada 2030 saja butuh anggaran sebesar Rp3.461,31 triliun," ujar Sri Mulyani, dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII 2022 di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Dia menjelaskan, kontribusi untuk kehutanan kecil, tapi kontribusi penurunan emisi karbonnya paling besar, yaitu 497 juta ton dan 692 juta ton dari sektor kehutanan kalau menggunakan target 29 persen dan 41 persen penurunan karbon. 

Sementara di sektor energi dan transportasi penurunan karbonnya hanya 446 juta ton untuk 41 persen penurunan karbon. Namun anggaran yang harus dialokasikan sebesar Rp3.307,2 triliun. 

Baca Juga

Sri Mulyani: Seharusnya Harga BBM Subsidi Jenis Pertalite Rp14.450 dan Solar Rp13.950 per Liter

"Bandingkan Rp77 triliun untuk sektor kehutanan versus Rp3.300 triliun untuk sektor energi dan transportasi. Strategi kita dari pendanaan bisa membangun dari negara maju dan konsekuensi biaya berbeda-beda," ungkap Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, mahalnya ongkos mitigasi perubahan iklim ini merupakan komitmen global, sehingga seharusnya negara maju juga turut andil dalam berupaya mengurangi emisi gas karbon di dunia.

"Yang membuat polusi duluan negara maju. Negara maju sudah menebang dahulu, sudah buat revolusi industri semenjak tahun 1800. Polusi udara itu kebanyakan dari Anda (Negara maju) juga, kita baru jalan sedikit-sedikit sekarang sudah climate change. Ini yang disebut keadilan jadi penting," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga

Dilema Kenaikan Harga Pertalite, Sri Mulyani Beberkan Dampaknya

 Selain itu, lanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen penting dalam mengantisipasi perubahan iklim di dalam negeri. Sektor energi, sambung Sri, merupakan sektor yang implikasinya paling besar terhadap APBN dalam mendukung ekonomi hijau di dalam negeri.

"Dukungan fiskal untuk mendukung ekonomi hijau didominasi sektor energi, bisa menghabiskan subsidi dan kompensasi di atas Rp500 triliun untuk satu anggaran ini (2023), gara-gara harga energi luar biasa. Rp500 triliun itu uang beneran," tutur Sri Mulyani.iNewsMadiun

Editor : Arif Handono