JAKARTA,iNewsMadiun.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026).
"Betul (Gibran resmi mundur)," kata Budi Arie saat dikonfirmasi.
Budi Arie juga membenarkan kabar bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
"[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan selama sekitar dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri.
"Beliau (Gibran) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan.
Polemik dokumen pendidikan Gibran bermula dari gugatan soal syarat pendidikan pada Pemilu 2024.
Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi lewat kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, yang menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran batal demi hukum.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Gibran yang menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya untuk memperjuangkan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk melanjutkan pertarungan hukum terkait polemik dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana maupun lembaga negara terkait yang memastikan penerimaan dan status hukum surat pengunduran diri tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan, belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril menyatakan Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugasnya.
Secara ketatanegaraan, pengunduran diri tidak serta-merta mengosongkan kursi Wakil Presiden. Surat pengunduran diri tertulis ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Editor : Arif Wahyu Efendi
Artikel Terkait
