Jebakan Utang Kembali Menggema Seiring Krisis Sri Langka, 4 Proyek Nasional Ini Didanai Utang China

1. Kereta Cepat Jakarta-Bandun.

 Proyek yang paling dibicarakan dan dibiayai China yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, saat Presiden Jokowi melakukan groundbreaking Proyek KCJB pada Kamis, 21 Januari 2016, disebutkan investasi sebesar USD5,573 miliar tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah.

Tapi saat ini, biaya pengerjaan proyek itu membengkak sebesar Rp27,09 triliun. Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai pengerjaan proyek oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium beberapa BUMN dan perusahaan China Railway.

Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tercatat mencapai USD3,96 miliar atau setara Rp56 triliun. Dimana 60% saham dimiliki oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) milik Indonesia dan 40% China.

Berdasarkan perhitungan terbaru Lembaga audit internal negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membenarkan adanya potensi penambahan pembengkakan biaya (cost overrun) atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Tercatat hingga saat ini nilai cost overrun proyek strategi nasional (PSN) ini mencapai USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.

Sementara itu Pemerintah telah menetapkan suntikan dana dari kas negara untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp4,3 triliun yang menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2021.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat angkat bicara atas isu jebakan utang atau hidden debt di proyek Kereta Cepat (KCIC) Jakarta-Bandung.

Diterangkan olehnya utang yang dimiliki Indonesia saat ini adalah utang produktif. Dengan begitu, pihaknya menegaskan bahwa tidak ada yang namanya hidden debt.

"Utang kita itu utang produktif. Kalau ada yang bilang hidden debt, kau datang kemari tunjukkin hidden debt-nya yang mana. Wong saya yang tangani," kata Menko Luhut kepada Wartawan, dikutip di Jakarta, Kamis (26/5/2022).

Luhut menjelaskan hidden debt dapat terjadi untuk proyek dengan skema Government to Government (G to G). Sementara untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek infrastruktur dengan skema G to B atau business to business.

Editor : Arif Handono