Dinas PUPR Kabupaten Madiun Penyumbang Angka Terbanyak Temuan BPK 2025, Totalnya Rp2,1 M

MADIUN,iNewsMadiun.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun penyumbang angka terbanyak dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan pelaksanaan pekerjaan kontruksi belanja modal Jalan, jaringan, dan irigasi tahun anggaran tahun 2025.
‎
‎Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara uji petik pada 62 paket pekerjaan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Bina Marga dan Cipta Karya terdapat 45 pekerjaan yang kelebihan bayar. 
‎
‎Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat 1 paket pekerjaan. Total kelebihan bayar pada 46 paket tersebut sebesar Rp 2,1 miliar. Seluruh kelebihan bayar atau potensi kelebihan bayar yang jadi temuan BPK itu sudah dikembalikan ke Kas Daerah.
‎
‎Meskipun sudah dikembalikan, menurut BPK Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya dampak fisik yaitu konstruksi jalan, jaringan dan irigasi akan mengalami kerusakan lebih cepat, penurunan kekuatan struktur, dan penurunan daya tahan fisik konstruksi.
‎
‎Sementara dampak sosial berisiko keselamatan publik serta menurunkan kepuasan dan kenyamanan masyarakat dan dapat menghambat peningkatan perekonomian daerah.
‎
‎BPK menilai, persoalan itu disebabkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum optimal melaksanakan pengawasan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya itu.
‎
‎Kepala Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis saat dikonfirmasi iNews.id menyatakan bahwa secara kualitas puluhan proyek yang jadi temuan BPK itu masih bagus. Pasalnya, temuan BPK itu tidak dinyatakan total lost.
‎
‎ "Kalau dari kordinasi dengan  tim teknis, secara kualitas masih masuk. Kalo secara kualitas dianggap tidak masuk, temuan BPK pasti total lost," ujar Boby, pada Senin (11/5/2026) kemarin.
‎
‎

Editor : Arif Wahyu Efendi