Deretan 5 Jenderal yang Teken Surat Pemberhentian Tidak Hormat Ferdy Sambo 

JAKARTA, iNewsMadiun.id - Sidang komisi kode etik profesi (KKEP) Polri menjatuhkan hukuman berupaya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ferdy Sambo. Dia merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. 

Keputusan itu pun mendapatkan suara bulat dari lima Jenderal yang menjadi komisi sidang etik tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat antar komisi, surat sanksi PTDH tersebut pun diteken secara kolektif kolegial. 

Baca Juga

Anak Buah Ferdy Sambo Lolos dari Pemecatan Anggota Polri, Ini Penyebabnya

"Tidak ada (perbedaan pendapat), makanya tadi kolektif kolegial dari ketua wakil ketua dan 3 anggota semua sepakat untuk ambil keputusan tadi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media, Jumat (26/9/2022) malam. 

Adapun, daftar majelis sidang etik Irjen Ferdy Sambo yang meneken sanksi terhadap Ferdy Sambo itu, yakni: 

1. Ketua Sidang Komisi Kode Etik sekaligus Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), Komjen Ahmad Dofiri.

Baca Juga

Mantan Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Vonis, Hendra Kena 3 Tahun, Agus Divonis 2 Tahun Penjara

2. Wakil Ketua Komisi Sidang Etik sekaligus Gubernur PTIK, Irjen Yazid Fanani

3. Anggota Komisi Sidang Etik sekaligus Wakil Inspektorat Umum (Wairwasum) Irjen Tornagogo Sihombing

4. Anggota Komisi Sidang Etik sekaligus Kadiv Propam Irjen Syahar Diantono

Baca Juga

Vonis Sambo, Putri, Kuat, dan Ricky Lebih Berat dari Tuntutan, Mungkinkah Bharada E Lebih Ringan?

5. Anggota Komisi Sidang Etik sekaligus Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Barhakam Polri, Irjen Rudolf Alberth Rodja.

Menurut Dedi, sidang kode etik membahas dua sanksi utama yang dikenakan terhadap mantan Kadiv Propam tersebut.

"Sanksi yang diberlakukan yang pertama adalah sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ujar Dedi.

Baca Juga

Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun, Lebih Berat 12 Tahun Penjara Dibandingkan Tuntutan

Sedangkan yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 21 hari dan pemberhentian tidak hormat.

"Sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari, tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus ya tinggal nanti sisanya," jelas Dedi.

"Yang kedua pemberhentian dengan tidak hormat. Atau PTDH sebagai anggota polri," tambah Dedi.

Baca Juga

Ferdy Sambo di Ujung Tanduk, Sidang Vonis Digelar Senin Kliwon 13 Februari 2023

iNewsMadiun

Editor : Arif Handono