Waduh, Amnesty International Sebut Ukraina Sengaja Tempatkan Militer di Permukiman Sipil

KIEV, iNews.id - Lembaga HAM Amnesty International menyebut Ukraina telah membahayakan warga sipil dengan menempatkan pasukan di permukiman selama invasi Rusia. Dalam laporan yang dirilis Kamis (4/8/2022), aktivis Amnesty dalam pengamatan sejak April hingga Juli, menyaksikan pasukan Ukraina membangun pangkalan dan mengoperasikan sistem persenjataan di beberapa permukiman penduduk. Beberapa di antaranya berada di garis depan wilayah timur dan selatan Ukraina.

"Kami mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam risiko serta melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk," bunyi laporan, sebagaimana disampaikan Sekjen Amnetsy International Agnes Callamard, dikutip dari Reuters.

Baca Juga

Update Perang Rusia-Ukraina Makin Gawat, Moskow Pasang 2 Rudal Nuklir Yars di Silo

Dia mendesak pemerintah Ukraina untuk memastikan pasukannya ditempatkan jauh dari daerah berpenduduk atau setidaknya semua warga sipil dievakuasi dari daerah tersebut terlebih dulu. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras pernyataan Amnesty itu. Dia menuduh lembaga tersebut bersekongkol dengan Rusia yang telah melakukan invasi tidak beralasan ke negaranya.

Amnesty, kata Zelensky, berusaha mengalihkan tanggung jawab perang dari penjajah kepada korban. "Tidak ada syarat dan tidak mungkin, bahkan secara hipotetis, setiap serangan Rusia ke Ukraina bisa dibenarkan," kata Zelensky, ujarnya dalam pesan video pada Kamis tengah malam.

“Siapa pun yang memberi amnesti kepada Rusia dan yang secara artifisial menciptakan konteks informasi semacam itu, di mana beberapa serangan teroris dianggap bisa dibenarkan atau dianggap bisa dipahami, tidak dapat gagal untuk memahami bahwa, dengan berbuat demikian, mereka membantu para teroris. Jika ada laporan manipulatif seperti itu, Anda telah berbagi tanggung jawab dengan mereka atas pembunuhan banyak orang," katanya, lagi. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga mengungkapkan kemarahan kepada Amnesty seraya mendesak lembaga yang berbasis di London, Inggris, itu untuk berhenti membuat pernyataan palsu.
 

Editor : Arif Handono