Untuk kota dan Kabupaten yang LP2B nya belum terpenuhi 87 persen, Wali Kota ataupun Bupati diperintahkan segera melakukan revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota dan kabupaten paling lama akhir tahun 2027.
Menanggapi itu, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Zainul Arifin menyatakan bahwa untuk mencukupi 87 persen, LP2B di Kabupaten Madiun masih kurang 8000 hektar.
"Kurangnya banyak mas, di Kabupaten Madiun LP2B baru 21.000 hektar. Untuk mencukupi 87 persen, kita kurang hampir 8000 hektar," ujar Zainul Arifin, saat dikonfirmasi iNews.id, Selasa (10/2/2026).
Menurut Zainal Arifin, sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun sudah mulai memetakan lahan mana yang akan dimasukan dalam LP2B.
"Kita sekarang sudah memetakan tinggal menetapkan. Tapi kita masih menunggu persetujuan pak Bupati sesuai visi dan misinya beliau," ucapnya.
Editor : Arif Wahyu Efendi
Artikel Terkait
