MADIUN,iNewsMadiun.id - Menjelang akhir tahun 2025, pernyataan mengejutkan disampaikan Dimyati Dahlan, salah satu pegiat anti korupsi di wilayah Madiun Raya, Jawa Timur.
Pria yang dikenal dekat dengan hampir seluruh kepala desa di Kabupaten Madiun itu menyampaikan bahwa, akhir-akhir ini banyak kepala dan perangkat desa yang menghubunginya. Mereka mengeluh karena sedang banyak tekanan.
Keluhan yang disampaikan kepala desa itu, kata Dimyati bukan karena laporan keuangan yang belum selesai, melainkan dugaan adanya pemberitahuan dari Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun untuk menyiapkan sejumlah uang.
"Akhir-akhir ini ada beberapa kepala desa yang mengeluh. Mereka diminta menyiapkan sejumlah uang oleh DPMD," ujar Dimyati, Rabu (24/12/2025).
Kata Dimyati, masing-masing kepala desa itu diminta menyiapkan uang sebesar Rp 2 juta rupiah. Uang itu akan diberikan untuk "Omah Lor" dan "Omah Kidul" istilah yang disampaikan kepala desa saat menghubungi Dimyati tersebut.
"Katanya satu juta untuk "Omah Lor" dan satu juta untuk "Omah Kidul"," jelas Dimyati.
Selain itu, bagi pemerintah desa yang menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK), juga diminta untuk menyisihkan dua persen dari nilai yang diterimanya. Menurut catatan Dimyati, selama lima tahun terakir uang yang diduga sudah disetorkan oleh Kades itu mencapai puluhan Juta per desa.
"Kalau kita asumsikan BKK DPRD Kabupaten Madiun satu Milyar per anggota dan dua milyar untuk ketua. Total BKK kisaran 50 Milyar kali 2% maka akan ketemu satu Milyar. Kalau ditotal ketemu sekitar Rp 1.4 Milyar yang akan disetorkan untuk "Omah Lor" dan untuk "Omah Kidul itu"," tutup Dimyati.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Madiun, Supriadi, tidak membenarkan apa yang disampaikan Dimyati tersebut. Pihaknya tidak pernah mengintruksikan kepala desa untuk mengeluarkan anggaran tersebut. "Tidak ada mas" jawab Supriadi melalui pesan WhatsApp nya, Kamis (25/12/2025).
Editor : Arif Wahyu Efendi
Artikel Terkait
