Pada tanggal 5 Oktober 1945, Dekrit Presiden diumumkan, dan inilah saat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat diumumkan. Jenderal Soedirman diangkat sebagai panglima TKR yang pertama. Hari tersebut kemudian dijadikan Hari Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI).
Untuk memenuhi standar militer internasional, nama TKR kemudian diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 5 Januari 1946. Setelah itu, namanya berubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947.
Pembentukan TNI ini merupakan respons terhadap agresi militer Belanda yang dimulai pada 21 Juli 1947, ketika Belanda berusaha untuk menguasai kembali koloninya di Indonesia. Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949, TNI kembali mengalami perubahan nama menjadi Angkatan Perang RIS (APRIS), dengan TNI sebagai inti dari organisasi tersebut.
Pada bulan Agustus 1950, RIS dibubarkan, dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. APRIS berubah menjadi Angkatan Perang RI (APRI). Namun, pada tahun 1962, Indonesia memasuki periode Demokrasi Liberal dan dihadapkan pada sejumlah pemberontakan dalam negeri. TNI berhasil menumpas pemberontakan-pemberontakan tersebut.
Pada tahun 1965, terjadi G30S PKI yang berujung pada penggantian Presiden Soekarno oleh Soeharto. Saat inilah peran TNI dalam politik Indonesia semakin terlihat, dengan banyak perwira militer yang menduduki posisi pemerintahan.
Pada tanggal 22 Agustus 1999, setelah lengsernya Soeharto, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) resmi mengubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perubahan ini adalah bagian dari reformasi militer yang bertujuan memisahkan kekuatan militer dari kepolisian dan mengubah citra militer menjadi lebih profesional dan fokus pada tugas pertahanan nasional.
Editor : Arif Handono
Artikel Terkait
