JAKARTA, iNewsMadiun.id – Wacana kenaikan komponen biaya haji yang harus ditanggung jamaah mendapatkan penolakan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah melakukan negoisasi ulang seluruh item biaya haji, dari akomodasi, transportasi, hingga konsumsi, sehingga bisa menekan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) secara keseluruhan.
“Kami dari PKB sebenarnya punya rumus bagaimana agar skema pembiayaan haji kita tidak semahal yang ditawarkan oleh pemerintah. Tapi ini menjadi kerjaan bersama baik dari Kementerian Agama termasuk dari Duta Besar kita di Arab Saudi seberapa jauh sebenarnya kemampuan lobby kita ke pemerintah Arab Saudi,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKB Marwan Dasopang saat menjadi narasumber diskusi bertajuk Hitung-Hitungan Biaya Haji 2023 : Antara Melayani dan Cari Untung di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023).
Diskusi tersebut juga dihadiri narasumber yakni Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latief, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Azis, serta Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Hadir pula perwakilan calon jamaah haji 2023 dari berbagai daerah di Indonesia .
Marwan menjelaskan, renegoisasi seluruh item yang menjadi komponen biaya haji layak untuk dilakukan. Ada beberapa alasan renegoisasi bisa dilakukan. Pertama paradigma Pemerintah Arab Saudi saat ini dalam penyelenggaraan haji tidak hanya sekadar pelayanan ibadah tetapi juga ada unsur bisnis. “Maka sudah sewajarnya jika pengguna jasa melakukan penawaran terhadap biaya yang disampaikan penyedia jasa. Baik dari komponen akomodasi, konsumsi, hingga transportasi jamaah selama di tanah suci,” katanya.
Editor : Arif Handono
Artikel Terkait
