“Langkah-lang kah pemetaan dan penanganan ideologi Papua Merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka,” tuturnya. Dia menandaskan, pemerin tah harus membentuk opini publik berlandaskan data, fakta kejadian, dan situasi kondisi di Papua. Segala informasinya harus terbuka, jelas, dan jujur agar tidak dimanfaatkan oleh ke lompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam peng galangan opini publik. Sukamta menilai saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri mela kukan pelanggaran HAM di Papua.
“Informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai dengan koridor hukum. Apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum, dia harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia, dan dunia percaya terhadap Pemerintah Indonesia,” pesan legislator daerah pemilihan Yogyakarta itu. Selain penegakan hukum, Sukamta menegaskan Fraksi PKS mendukung upaya pemekar an wilayah di Papua.
Menurutnya, pengembangan itu dapat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan orang asli Papua (OAP) meningkat. “Sangat mendukung pe mekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua. Kemudian pemerintah memperhatikan as pirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta im plementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua.
Pemekaran harus mampu meningkatkan Indeks Pem bangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional,” jelas dia. Pemekaran tersebut menyikapi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang selama 20 tahun ini terkesan hanya memberikan gelontoran dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat ke daerah dan membiarkan anggaran tersebut dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah Papua dan Papua Barat.
Dalam implementasi, pengawal an dan evaluasi terhadap hasil justru masih jauh sekali dari harapan rakyat Papua. Dana otsus lebih banyak di alo kasikan untuk untuk belanja biro krasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sementara kebutuhan layanan publik yang menyen tuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik. Sukamta menekankan peme karan melalui otsus harus memprioritaskan subjek utama, yaitu orang asli Papua (OAP). Pendekatan pem bangunan manusia Papua ini harus khusus tertuju kepada mereka karena selama ini merasa terpinggirkan, termarg in alkan, inferior, dan merasa hanya di peralat saja.
Editor : Arif Handono
Artikel Terkait
