KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun Bagus Panuntun Terkait Kasus Pemerasan Maidi

JAKARTA, iNewsMadiun.id -  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, Senin (11/5/2026).

Bagus dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penyalahgunaan dana CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi.

Baca Juga

Skandal Pemerasan di Madiun: KPK Telisik Kedekatan Saksi Swasta dengan Maidi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Bagus, penyidik juga memanggil dua pejabat teras Pemkot Madiun lainnya, yakni Plt Kadishub Agus Mursidi dan Sekdin PUPR Agus Tri Tjahjanto. Ketiganya dilaporkan telah hadir memenuhi panggilan tim penyidik untuk memberikan keterangan terkait aliran dana dan prosedur CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

 Diberitakan sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan perkara korupsi yang menyeret Maidi berkaitan dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR). 

Selain pemerasan, KPK juga turut mendapati fakta bahwa Maidi pernah menerima gratifikasi saat dirinya menjadi Wali Kota Madiun pada periode 2019-2022.

Baca Juga

Kedok Dana CSR: KPK Bongkar Modus Pemerasan Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi!

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka," ungkap Asep, Selasa (20/1/2026).

Ketiga tersangka di antaranya:

1. Maidi (Wali Kota Madiun)

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Pengusaha Faizal Rachman, Rekanan Dekat Wali Kota Madiun Non Aktif Maidi

2. Rochim Ruhdiyanto (Pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi)

3. Thariq Megah (Kepala Dinas PUPR Kota Madiun)

Sementara dalam kesempatan yang sama Asep menjelaskan jumlah uang yang diterima Maidi dalam kasus pemerasan berjumlah Rp600 juta. Selanjutnya, penerimaan gratifikasi selama dirinya menjabat kepala daerah bertotal Rp1,1 miliar.

Baca Juga

Catut Nama Maidi, Oknum Satpol PP Kota Madiun Diduga Tipu Warga Saradan Ratusan Juta

"Bahwa pada Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer senilai Rp600 juta. Dimana, uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PT HB, yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam dua kali transfer rekening," ungkap Asep.

"Bahwa kemudian, KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019 - 2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar," tutur dia.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. MD dan Sdr. RR disangkakan telah melanggar Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga

KPK Geledah Balai Kota Madiun, Amankan Dokumen Proyek dan Dana CSR

Selain itu, Sdr. MD bersama-sama dengan Sdr. TM disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar