Saksi yang Disebut Hakim Turut Dalam Kasus Korupsi Pupuk di Madiun Ternyata Oknum Perangkat Desa

MADIUN,iNewsMadiun.id - Saksi Dumas yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya turut serta dalam perkara kasus korupsi pupuk bersubsidi komoditi tebu yang terjadi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur beberapa tahun lalu merupakan oknum perangkat Desa Sogo, Kecamatan Balerejo.
‎
‎Pejabat (Pj) Kepala Desa Sogo, Puji Hartono, saat dikonfirmasi Inews.id membenarkan salah satu perangkat desa nya ada yang bernama Dumas. Yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Kaur Perencanaan.
‎
‎"Ya ada (yang bernama Dumas). menjabat Kaur perencanaan," ujar Puji Hartono, Minggu (28/12/2025).
‎
‎Menurut, Puji Hartono, waktu itu Dumas memang pernah dipanggil Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun untuk menjadi saksi dalam perkara kasus korupsi pupuk bersubsidi komoditi tebu yang sempat menghebohkan Kabupaten Madiun tersebut.
‎
‎ "Maaf , ini tadi saya konfirmasi sama pak Sekdes (Sekretaris Desa) ternyata kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu semasa pak lurah Didik masih ada dan yang bersangkutan juga pernah menghadiri panggilan dari kejaksaaan," jelas Puji Hartono.
‎
‎Sebelumnya diberitakan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya perkara kasus korupsi pupuk bersubsidi komoditi tebu yang terjadi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur beberapa waktu lalu terungkap fakta baru.
‎
‎Persidangan yang di putus tanggal 18 juli 2023 lalu, hakim ketua Tongani, berpendapat bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan salah satu terdakwa atas nama Dharto bin Pardi, dikategorikan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Dumas.

"Menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dapat dikategorikan merupakan perbuatan bersama-sama dengan Saksi DUMAS," dikutip dari pertimbangan hakim dalam putusan nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, dengan terdakwa Dharto bin Pardi.
‎
‎Majelis Hakim menilai, saksi Dumas merupakan orang yang turut serta melakukan manipulasi dokumen perijinan dan penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu sehingga tidak tepat sasaran. Selain itu, Dumas juga turut serta manipulasi dalam verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu tersebut.
‎
‎ "Saksi DUMAS merupakan orang yang turut serta melakukan manipulasi
‎terhadap dokumen perijinan sebagai syarat formalitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu, manipulasi untuk alat tranportasi penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu, melakukan penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu yang
‎tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan prinsip 6T, yaitu tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) serta manipulasi dalam verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu," bunyi pertimbangan hakim selanjutnya.
‎
‎Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan itu, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa Dharto bin Pardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsider.
‎
‎"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
‎selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00
‎(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan," jelas putusan tersebut.
‎
‎Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya itu, jaksa dan terdakwa melakukan banding hingga Kasasi. Dalam petikan putusan kasasi yang dibacakan Mahkamah Agung RI, pada (7/3/2025) akhirnya menguatkan putusan pengadilan negeri Surabaya dengan tetap menghukum terdakwa 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 300.000.000,00 dan uang pengganti sebesar Rp 23.760.000,00 juta.
‎
‎Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Acmad Wahyudi saat dikonfirmasi Inews.id, belum bisa memastikan langkah Kejaksaan apakah akan melakukan penyelidikan terkait saksi Dumas yang disebut dalam pertimbangan hakim turut serta melakukan manipulasi dalam korupsi pupuk bersubsidi komoditi tebu tersebut.
‎
‎"Saya belum monitor terkait salinan putusan tersebut," ujar Achmad melalui pesan WhatsApp, Jumat (26/12/2025).
‎
‎

Editor : Arif Wahyu Efendi