Dua Hari di Madiun, KPK Datangi Desa Penerima Bantun Keuangan Khusus Aspirasi dari DPRD

MADIUN,iNewsMadiun.id - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur kedatangan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Lembaga anti rasuah yang sebelumnya melakukan OTT Bupati Ponorogo itu direncanakan 2 hari mengunjungi Kabupaten Madiun. 
‎
‎Hari pertama, KPK melakukan verifikasi lapangan terkait data dukung perbaikan tata kelola pemerintah daerah, seperti Pokir DPRD Kabupaten Madiun, Hibah dan pengadaan barang dan jasa. Dari informasi yang diterima Inews.id, kunjungan pertama Tim dari KPK itu mendatangi proyek gedung DPRD Madiun dan proyek jembatan Klumutan, Selasa (16/12/2025).
‎
‎Selain itu, tim KPK yang berjumlah 5 orang itu juga mendatangi beberapa desa yang menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) aspirasi dari anggota Dewan. Salah satu desa yang didatangi tim dari KPK yaitu, Desa Morang, Kecamatan Kare.
‎
‎Sedangkan hari keduanya, KPK akan melakukan audensi dan koordinasi. Kegiatan yang dilakukan pada hari, Kamis (18/12) itu, KPK akan melakukan koordinasi terkait proyek strategis pemerintah kabupaten Madiun tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025.
‎
‎Pada kegiatan itu, dana Pokir DPRD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2024, 2025 serta tahun 2026, Perjadin DPRD Kabupaten Madiun, Anggaran Solosemiran DPRD Kabupaten Madiun tahun 2025 juga tidak luput dari agenda KPK di Kampung pesilat tersebut. 
‎
‎Kepala Desa Morang, Supriyanto, saat dikonfirmasi Inews.id menyampaikan, kedatangan tim KPK pada hari Selasa (16/12/2025) itu untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan tanya jawab terkait proyek yang menggunakan dana BKK.
‎
‎ "Untuk Morang hanya RTLH yang dari Perkim, sama BKK yang dari Dewan. Datang untuk cek lokasi sama interview," ujar Supriyanto, Rabu, (17/12/2025).
‎
‎Menurut dia, kedatangan KPK meninjau lokasi proyek RTLH dan beberapa proyek yang didanai dari BKK tersebut  didampingi tim dari Inspektorat dan dari Kecamatan Kare. Mereka fokus pada dana BKK yang berasal dari aspirasi dewan.
‎
‎ "Tanya jawab sama tinjauan lapangan sekitar satu jam. Kalau dana desa malah tidak tersentuh, cuma aspirasi dari dewan sama RTLH dari Perkim," tutupnya.
‎
‎
‎
‎
‎

Editor : Arif Wahyu Efendi