UPDATE Perang Rusia, Eropa Bekukan Aset Pribadi Presiden Putin, 200 Helikopter Rebut Lapter Kiev

KIEV, iNewsMadiun.id - UPDATE Perang Rusia - Ukraina.  Eropa bersama Amerika Serikat menjatuhkan sanksi sangat langka yakni langsung kepada kepala negara. Mereka sepakat akan membekukan aset-aset  Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov, serta pejabat lain di Eropa, terkait serangan Rusia ke Ukraina. 

Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, tindakan bersama menjatuhkan sanksi terhadap Putin dan pejabat lain ini merupakan sinyal penting. Keputusan ini dibuat setelah Presiden Joe Biden melakukan panggilan telepon dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. “Ini telah dipertimbangkan untuk beberapa waktu,” kata Psaki, seraya menambahkan keputusan ini mewakili pandangan Biden yang tegas untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang sejalan dengan para mitra di Eropa, dikutip dari Reuters, Sabtu (26/2/2022).

Baca Juga

Update Perang Rusia-Ukraina Makin Gawat, Moskow Pasang 2 Rudal Nuklir Yars di Silo

Vladimir Putin (Foto: Reuters)
 

Pada Jumat kemarin, negara-negara Uni Eropa dan Inggris sepakat membekukan aset Putin dan Menlu Sergei Lavrov di Eropa. Langkah ini diambil setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak kepada AS dan dunia internasional untuk memberikan sanksi lebih tegas dan cepat untuk menghukum invasi Rusia ke negaranya. Dia berpandangan sanksi sebelumnya belum cukup kuat untuk menekan Negeri Beruang Merah. Sementara itu seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi sanksi terhadap Putin dan Lavrov mencerminkan ketidakmampuan Barat dalam kebijakan luar negeri mereka. AS sebelumnya juga menjatuhkan sanksi terhadap beberapa kepala negara, termasuk Nicolas Maduro dari Venezuela dan Bashar Al Assad dari Suriah.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Jumat (25/2/2022) mengatakan, Rusia akan memperluas hubungan perdagangan dan ekonominya dengan negara-negara Asia. Rusia sengaja mengurangi ketergantungannya pada impor asing untuk melindungi diri dari sanksi. 

"Tidak diragukan lagi akan ada masalah, tetapi mereka tidak akan jadi masalah yang tak dapat diatasi," katanya.  Kementerian Ekonomi negara itu mengatakan Rusia telah hidup dengan sanksi untuk waktu yang lama. Selain itu Rusia akan meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Asia untuk melawan ancaman Barat.

"Kami memahami tekanan sanksi yang kami hadapi sejak 2014 sekarang akan meningkat. Retorika sedemikian rupa dari beberapa rekan asing  membuat kami telah siap untuk kemungkinan sanksi baru untuk waktu yang lama," kata kementerian itu, merujuk pada langkah-langkah yang diberlakukan setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina. 
 

Baca Juga

Dua Pria Memberondong Barak Militer Rusia, 11 Personel yang Akan Dikirim ke Ukraina Tewas

RUSIA REBUT LAPANGAN TERBANG

Militer Rusia mengklaim pasukannya merebut lapangan terbang Hostomel, dekat ibukota Ukraina, Kiev, Jumat (25/2/2022) sore. Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia menyebut upaya itu dilakukan dengan menggunakan lebih dari 200 helikopter. "Tidak ada korban di antara Angkatan Bersenjata Rusia," ungkap juru bicara Kemhan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov, dilansir RT.com. 

Konashenkov juga mengklaim lebih dari 200 nasionalis dari pasukan khusus Ukraina tewas selama perebutan lapangan terbang. “Pasukan Rusia beroperasi dekat Kiev dan kota-kota lain," kata Konashenkov. Kiev belum mengonfirmasi hilangnya lapangan terbang atau klaim Rusia tentang jumlah korban. Pejabat dan media Ukraina melaporkan memang ada pertempuran sengit di Hostomel pada Kamis (24/2/2022) dan sepanjang Jumat.

Ukraina menyebut sebelumnya pasukan Rusia telah melintasi perbatasan negara itu dari beberapa tempat. Serangan Rusia di Ukraina dimulai setelah penembakan besar-besaran di sepanjang garis kontak yang memisahkan Tentara Ukraina dan pasukan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk (DPR dan LPR). Masing-masing pihak saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata. Pada Senin, Moskow mengakui kemerdekaan kedua republik yang memisahkan diri dari Ukraina setelah kudeta 2014 di Kiev. Presiden Rusia Vladimir Putin menjelaskan keputusan tersebut diambil dengan menyalahkan ketidakmampuan Kiev mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata 2014-2015 dengan Donetsk dan Luhansk.iNews Madiun
 

Editor : Arif Handono