get app
inews
Aa Text
Read Next : Aman, 19 ribu tiket kereta api masa angkutan Nataru 2024/2025 dari Daop 7 Madiun Masih Tersedia

Benarkah Madiun Pernah Menjadi Negara Soviet di Republik Indonesia? Simak Faktanya

Senin, 18 Maret 2024 | 16:34 WIB
header img
Ilustrasi negara soviet Madiun yang dibuat menggunakan AI. Foto:Canva

Sejak itu kelompok kiri yang tergabung dalam FDR semakin giat melakukan oposisi terhadap pemerintah. Mereka juga melakukan persiapan yang rapi sebelum pemberontakan. Mereka menyiapkan tokoh-tokoh yang akan menggantikan para pejabat RI di Madiun. Abdul Muntholib dipersiapkan menjadi residen dan Supardi sebagai walikota Madiun. Beberapa tokoh juga disiapkan untuk menjadi bupati di beberapa kabupaten. PKI antara 10-18 September 1948 kemudian melakukan agitasi dengan menculik dan membunuh 11 pejabat pemerintah dan tujuh orang tokoh partai dan organisasi massa. Pembunuhan terhadap bupati, penilik sekolah, guru, perwira TNI dan Polri terjadi di Magetan (Anonim 2000: 258).

Pemberontakan dimulai pada 18 September 1948 dengan beberapa kali tembakan pistol di beberapa tempat sebagai isyarat. Pasukan PKI segera menguasai beberapa tempat penting, seperti Kantor karesidenan, Markas CPM, dan Markas Kompi Brigade Mobil Polisi. Bersamaan dengan itu, Sumarsono, Supardi dan kawan-kawannya memproklamasikan berdirinya “Soviet Republik Indonesia” dan pembentukan Pemerintahan Front Nasional di halaman Karesidenan Madiun. Hal itu menandai terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Kaum pemberontak mengangkat Kolonel Djokosuyonosebagai Gubernur Militer di Madiun dan Letnan Kolonel Dahlansebagai Komandan Pertempuran.

Kolonel Djokosuyono dalam pidato radionya menunduh TNI melakukan kampanye terhadap kelompok “pasukan revolusioner” di Solo.  Keesokan harinya, Muso tiba di Madiun untuk mengambilalih pimpinan Pemerintahan Front Nasional. Muso melalui pidato radio menyerang Pemerintah RI. Pemerintah kemudian bertindak cepat, Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa, Kolonel Sungkono diangkat sebagai Gubernur Militer. Pimpinan operasi militer diserahkan kepada Kolonel A.H Nasution, Panglima Markas Besar Komando Djawa (MBKD).

Hal itu dilakukan karena Panglima Besar Jendral Soedirmansedang sakit (Kartasasmita & Kesowo 1995: 175).  Pelaksanaan operasi militer diserahkan kepada Gubernur Militer II Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto. Operasi dilakukan Kesatuan Reserve Umum (KRU)-Z dari Pasukan Siliwangi.

Editor : Arif Handono

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut