Hindari Krisis Pangan, Anggota DPRD Jatim Subianto Minta Alokasi Pupuk di Jatim Tak Dikurangi 

KEDIRI, iNewsMadiun.id - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Subianto meminta alokasi pupuk untuk Jatim tidak dikurangi. Alasannya, Jatim merupakan lumbung dan penyangga pangan nasional. 

Respons tersebut disampaikan Subianto menyusul pengurangan pupuk subsidi di Indonesia. Berdasarkan data di Kementerian Pertanian, pada awal tahun 2021, volume pupuk bersubsini dialokasikan sebanyak 7,2 juta ton dengan total anggaran sebesar Rp25,2 triliun. Alokasi tersebut berkurang Rp4,6 triliun dari anggaran di 2020. 

Imbasnya, kuota pupuk di Jatim pun berkurang. Hal inilah yang mengundang keprihatinan Subianto. Apalagi, Jatim merupakan lumbung pangan nasional. "Beberapa waktu lalu Presiden berpidato, bahwa Indonesia menghadapi krisis pangan. Tapi ironisnya, subsidi pupuk malah dikurangi. Harusnya malah didorong agar produktivitas meningkat," kata Subianto saat reses di KUD Subur, Kabupaten Kediri, Sabtu (15/10/2022). 

Kerena itu mewakili petani Jatim, dia meminta agar alokasi pupuk di Jatim tidak dikurangi. Bila perlu ditambahi, sebab, Jatim merupakan lumbung pangan nasional. Apalagi, sejak Juli lalu, pupuk ZA dan SP-36 sudah dihentikan. Padahal, struktur tanah di tiap-tiap daerah itu tidak sama. "Sama-sama kandungan N (nitrogen), ZA itu N sebanyak 21 persen tapi ada belerangnya. Sedangkan urea 46 persen. Itu kalau diberikan di tanah berpasir itu nggak ada efeknya," tuturnya. 

Ajak Petani Irit Pupuk

Atas problem itu, Subianto mengajak kepada para petani untuk irit menggunakan pupuk. Caranya, menggunakan pupuk secara proporsional dari kebutuhan yang ada. Dia bersyukur, tahun ini Provinsi Jatim mendapatkan tambahan sebanyak 200.000 ton. Dari jumlah tersebut, wilayah Kediri mendapat tambahan 19.000 atau sekitar 10 persen. 

Tambahan itulah kata Subianto yang harus bisa dihemat oleh para petani agar bisa cukup hingga akhir tahun. Sebab, tambahan itu juga masih jauh dari kebutuhan.  Dia mencontohkan, di wilayah kediri, jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebanyak 77.000 ton. Namun, faktanya ketersediaan pupuk hanya sebanyak 26.000 ton. Itu sebabnya, penghematan penggunaan pupuk perlu dilakukan.  

"Misalnya, walaupun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) 1 ton, jangan diberikan semuanya. Jangan dihabis-habiskan. Agar cukup sampai akhir nanti dan tidak menimbulkan gejolak," tuturnya. 

Maka sebagai gantinya, dia menyarankan petani menggunakan pupuk organik. Sebab, jika petani disiplin menggunakan pupuk organik, maka kondisi tanah tidak akan rusak. "Misalnya 1 hektare (ha) lahan diberi pupuk organik 1 ton selama lima tahun, maka kandungan organik tanah akan meningkat 5 persen. Sekarang tinggal 2 persen," tuturnya. 

Pasalnya, semakin hari biaya operasional petani semakin besar. Apalagi sejak kenaikan harga BBM. Sementara, harga jual panen juga kurang kompetitif dan jauh dari harapan.iNewsMadiun

Editor : Arif Handono