MADIUN,iNewsMadiun.id - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur mencatatkan rapor merah dalam penyerapan anggaran tahun 2025. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) melonjak drastis hingga menembus angka Rp210 miliar.
Data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menunjukkan belanja dan transfer daerah terealisasi sebesar Rp2,105 triliun dari yang dianggarkan Rp2,255 triliun. Sementara belanja modal tercatat hanya terserap 85,27 persen dari pagu.
Dampak langsung pada masyarakat akibat SiLPA yang mencapai ratusan milyar itu berupa tersendatnya pembangunan, tertundanya perbaikan fasilitas umum, dan melambatnya perputaran roda ekonomi daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, menyampaikan bahwa SiLPA hingga ratusan milyar itu disebabkan selain adanya efisiensi anggaran juga karena serapan belanja modal yang mandek di angka 85 persen.
"Terkait SiLPA sebesar 210 miliar lebih itu, kita lihat dari sisi ada efisiensi, tapi ada juga kegiatan-kegiatan mungkin yang tercancel (dibatalkan) karena kendala waktu," Ujar Mujono saat ditemui usai sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (22/6/2026).
Ditempat yang sama, Bupati Madiun Hari Wuryanto secara tegas menyatakan bahwa menahan anggaran dalam bentuk SiLPA jauh lebih aman daripada memaksakan proyek fisik yang berpotensi menabrak aturan hukum di akhir tahun.
Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Hari itu, pembangunan infrastruktur tidak bisa disamakan dengan program peningkatan SDM. Pasalnya, pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang rumit dan sangat bergantung pada kondisi lapangan.
"Daripada kita paksakan tidak bisa menyelesaikan. Karena kalau sudah dianggarkan di 2025, akhir Desember semuanya harus selesai. Laporan itu harus betul-betul akuntabel. Kita penginnya bener tur pener (benar dan tepat)," kata Mantan Wakil Bupati Madiun tersebut.
Terkait gagalnya penyerapan anggaran yang dilakukan Pemkab Madiun itu, DPRD Kabupaten Madiun tidak tinggal diam dan akan membedah melalui Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi. SiLPA yang dinilai cukup besar itu akan dijadikan titik evaluasi.
"Kita lihat nanti kinerja pemda dan sisa anggaran ini seperti apa. Masing-masing fraksi akan membedah dua sisi tersebut," pungkas Mujono.
Sidang berikutnya atas jawaban resmi Bupati Madiun akan menjadi penentu apakah SiLPA ratusan miliar ini murni karena efisiensi teknis, ataukah bukti nyata dari lemahnya perencanaan dan eksekusi di jajaran eksekutif.
Editor : Arif Wahyu Efendi
Artikel Terkait
