Jokowi Teken PP, Direksi BUMN Dilarang Menjadi Pengurus Parpol hingga Caleg
Senin, 13 Juni 2022 | 03:03 WIB
-
Arie Dwi Satrio, Bachtiar Rajab
Pengangkatan direksi BUMN juga dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 ayat 2. "Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis," demikian bunyi pasal itu. PP tersebut diketahui telah diteken Jokowi pada 8 Juni 2022 lalu. Selanjutnya, PP akan lebih dirincikan dan dijelaskan spesifik dalam aturan turunan yakni Peraturan Menteri.
Editor: Arif Handono
Nasional
4 tahun lalu
Presiden Jokowi, Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina
Olahraga
4 tahun lalu
Penyebab Manchester City Tersingkir dari Liga Champions, Ini Kata Pep Guardiola
Nasional
4 tahun lalu
Update Perang Rusia-Ukraina: Kata Inggris, 20 Kapal Perang dan Selam Rusia Berkumpul di Laut Hitam
Madiun Raya
4 tahun lalu
Jadwal Imsakiyah Madiun dan Sekitarnya Selasa 26 April 2022
Nasional
4 tahun lalu
Kronologi Lengkap Oknum Polisi Menilang Pemotor dengan Denda Rp2,2 Juta, Tilang atau Pemerasan?
Madiun Raya
4 tahun lalu
Jadwal Imsakiyah Madiun dan Sekitarnya, Senin 25 April 2022
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
1 hari lalu
Tim Hukum PSHT Kirim Surat Somasi, Pemkot Madiun: Kami Akan Pelajari
News
1 hari lalu
Cerita Petani di Madiun: Wajib Beli Pupuk Organik saat Tebus Pupuk Bersubsidi
News
3 hari lalu
Pemkab Madiun Ajukan Lima Raperda Non APBD, Salah Satunya Tentang LP2B
News
3 hari lalu
Pimpin Hiering Terkait Pupuk Subsidi, Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati Miliki Harta Rp8,1 M
News
4 hari lalu
Terungkap! Biaya Angkut Jadi Alasan Harga Pupuk Bersubsidi di Magetan Naik Rp15 Ribu
News
4 hari lalu