Jelang Akhir Jabatan Kepala Daerah, Jokowi Minta Pengganti Anies Baswedan dan 6 Gubernur

JAKARTA, iNewsMadiun.id  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyiapkan calon pengganti kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Jokowi menyebut ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir tahun ini. Ada tujuh gubernur yang masa jabatannya berakhir sebelum Pilkada 2024 dan Pilkada.

Mereka adalah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan serta Gubernur Aceh Nova Iriansyah. "Kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, disiapkan karena ada 7 Gubernur, 76 Bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi," ujar Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Baca Juga

Jokowi Resmi Beri Nama Whoosh, Begini Spesifikasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi mengingatkan calon pengganti para kepala daerah harus diseleksi dengan baik. Sebab, para calon kepala daerah harus siap menghadapi situasi ekonomi yang kurang baik. Di mana, perlu kepala daerah yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat. "Sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat dan menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah," bebernya. 

Menurut Jokowi, kepala daerah yang kompeten dan memiliki jiwa kepemimpinan kuat dibutuhkan dalam persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sehingga bisa mempersiapkan pesta demokrasi dengan baik. "Sudah jelas pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tegas Jokowi.

Tujuh gubernur, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatannya pada tahun 2022. Posisi mereka sementara diisi oleh penjabat kepala daerah karena pemerintah telah memutuskan pelaksanaan Pilkada digelar serentak pada 2024 mendatang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Baca Juga

Penampakan Sapi Kurban Milik Presiden Jokowi, Berat 1,15 Ton Disambut Karpet Merah

Dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan bahwa "pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024". Kemudian pada ayat 9 dijelaskan lebih lanjut bahwa "untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024".

"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (11). Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali Kota, diangkat penjabat Bupati/Wali Kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi ayat 10 Pasal 201 UU Pilkada dikutip, Rabu (5/12/2021).

Atas dasar peraturan itu, maka setidaknya ada 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota yang akan mengalami kekosongan kepala daerah. Seluruh daerah itu akan diisi oleh penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk oleh mendagri.

Baca Juga

Presiden Jokowi Shalat Ied Bareng Ganjar Pranowo, Jamaah Berebut Salaman

Berikut ini 7 gubernur yang habis masa jabatannya tahun ini:

1. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Anies memimpin DKI Jakarta sejak dilantik Presiden Jokowi pada 2017.

Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI setelah mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Namun, Sandiaga Uno mengundurkan diri karena menjadi cawapres di Pilpres 2019. Posisi yang ditinggalkan Sandi kemudian diisi oleh Ahmad Riza Patria. 

Baca Juga

Presiden Jokowi Bertemu Shin Tae-yong di SUGBK, Ini yang Dibicarakan

2. Gubernur Banten Wahidin dan wakilnya, Andika Hazrumy juga habis masa jabatannya pada 15 Mei 2022. Keduanya resmi memimpin Banten sejak dilantikan Presiden Jokowi pada 12 Mei 2017.

3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan wakilnya, Abdul Fatah memimpin sejak 12 Mei 2017. Jabatan keduanya akan habis pada 15 Mei 2022.

4. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan wakilnya, Idris Rahim akan habis masa jabatannya pada 15 Mei 2022. Keduanya resmi memimpin Gorontalo setelah dilantik Presiden Jokowi pada 12 Mei 2017.

Baca Juga

Andre Taulany Unggah Foto Bareng Pak Jokowi, Caption-nya Bikin Netizen Terbilah

5. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal dan Wakil Gubernur Eny Anggraeny Anwar menjabat sejak 12 Mei 2017. Masa jabatan keduanya akan habis pada 15 Mei 2022.

6. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan wakilnya, Mohamad Lakotani akan berakhir masa jabatannya pada 15 Mei 2022. Keduanya memimpin Papua Barat sejak 12 Mei 2017.

7. Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan mengakhiri masa jabatannya pada 5 Juli 2022. Awalnya, Nova menjabat sebagai wakil gubernur, tapi sejak 5 November 2020 diangkat menjadi gubernur menggantikan Irwandi Yusuf yang terjerat kasus korupsi. Posisi Wakil Gubernur Aceh yang ditinggalkan Nova hingga saat ini masih kosong. Penyebabnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara partai pengusung.iNews Madiun
 

Editor : Arif Handono