Update Perang Rusia Vs Ukraina, Inggris Miskinkan Rusia, Bekukan Aset Senilai Rp5.028 Triliun

WARSAWA,iNewsMadiun.id - Update perang Rusia vs Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin terkena sanksi telak. Inggris membekukan sekitar USD350 miliar (Rp5.028 triliun) aset dari "peti perang" Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Liz Truss selama kunjungan ke Warsawa pada Selasa (5/4/2022).

“Sejauh ini, sanksi kami berdampak melumpuhkan pada mereka yang memberi makan dan mendanai mesin perang Putin. Pekan ini kami akan mengumumkan bahwa kami telah membekukan lebih dari USD350 miliar peti perang Putin,” ujar Truss.

Baca Juga

Update Perang Rusia vs Ukraina: Rudal Rusia Hantam 600 Gerilyawan dan Tentara Bayaran Ukraina

Dia mengatakan, “Tindakan ini berarti bahwa lebih dari 60 persen dari cadangan mata uang asing rezim senilai USD604 miliar sekarang tidak tersedia bagi pemerintah Rusia.”  Truss mengatakan, "Sanksi terkoordinasi mendorong ekonomi Rusia kembali ke era Soviet."

"Tapi kita bisa dan kita harus berbuat lebih banyak," tegas dia. Dia menyerukan larangan kapal Rusia berlabuh di pelabuhan Barat dan menyetujui jadwal yang jelas untuk menghilangkan impor minyak, batu bara dan gas Rusia. Dia juga mendesak mitra NATO dan G7 Inggris memberlakukan pembatasan pada “industri yang mengisi peti perang Putin, seperti emas.”

Truss mengatakan "terkejut" melihat pemandangan di Bucha, kota di barat laut Kiev, di mana sejumlah mayat dengan pakaian sipil ditemukan setelah mundurnya pasukan Rusia. “Ini adalah tindakan mengerikan dari jenis yang kami pikir kami tinggalkan di abad ke-20. Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang telah mereka lakukan,” ujarnya.

Baca Juga

Tragis! Irina Starikova, Penembak Jitu Rusia Terluka dan Ditinggal Unitnya Ditangkap Tentara Ukraina

Pada bagian lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukan Rusia sebagai "pembunuh, penyiksa, pemerkosa, penjarah" pada Senin (4/4/2022). Komentar itu dilayangkan Zelensky setelah puluhan mayat ditemukan di dekat Kiev, yang memicu kemarahan global dan sumpah sanksi baru yang keras terhadap Moskow. Zelenskyy tidak tanggung-tanggung dalam pesan video malamnya.

Ia memperingatkan tentang "kejahatan terkonsentrasi telah datang ke tanah kami". Dalam bahasa Ukraina, Zelensky menggambarkan pasukan Rusia sebagai "pembunuh, penyiksa, pemerkosa, penjarah, yang menyebut diri mereka tentara dan yang hanya pantas mati setelah apa yang mereka lakukan.

Beralih ke bahasa Rusia, dia melanjutkan: "Saya ingin setiap ibu dari setiap tentara Rusia melihat mayat orang-orang yang terbunuh di Bucha, di Irpin, di Hostomel." "Saya ingin semua pemimpin Federasi Rusia melihat bagaimana perintah mereka dipenuhi," lanjut Zelensky, seperti dikutip dari AFP. Zelenskyy juga mengatakan, dia telah membentuk badan khusus untuk menyelidiki pembunuhan di daerah-daerah di mana pasukan Rusia telah ditarik di sekitar ibu kota Kiev.

Baca Juga

Balas Dendam Militer Ukraina Hantam Kilang Minyak di Laut Hitam Para Pekerja di Evakuasi

Wartawan AFP di kota itu melihat sedikitnya 20 mayat, semuanya berpakaian sipil, berserakan di satu jalan. PBB mengatakan "sangat prihatin" dengan gambar-gambar yang muncul dari wilayah tersebut, meskipun mengatakan tidak dapat mengesampingkan bahwa beberapa dari yang tewas adalah pejuang atau meninggal karena sebab alami.

Rusia membantah tuduhan Ukraina bahwa tentaranya telah melakukan pembantaian massal yang mengerikan terhadap warga sipil di kota Bucha. Kota itu telah direbut kembali oleh pasukan Kiev setelah ditinggalkan pasukan Moskow. Kementerian pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rekaman dan foto-foto yang menunjukkan banyak mayat berserakan di jalan-jalan di Bucha adalah "provokasi lain".

"Selama penyelesaian ini berada di bawah kendali angkatan bersenjata Rusia, tidak ada satu pun penduduk lokal yang menderita akibat tindakan kekerasan," kata kementerian itu. "Foto dan video mayat berserakan di jalan-jalan Bucha adalah produksi lain dari rezim Kiev untuk media Barat," lanjut kementerian itu, seperti dikutip AFP, Senin (4/4/2022).
 

Editor : Arif Handono