Pemerintah Tetap Tancap Gas, Walau Ada Gugatan Terkait Pemindahan IKN ke Kaltim

JAKARTA, iNewsMadiun.id - Banyak yang setuju Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, tapi banya juga yang tidak merestui. Seperti sejumlah aktivis purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Merespons hal itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengaku bahwa pemerintah akan tetap memindahkan IKN ke Kalimantan. Namun, ia menghargai upaya para aktivis yang menggugat UU IKN. 

Baca Juga

Jokowi Ungkap Alasan Titik Nol IKN Jadi Tempat untuk Menyatukan Air dan Tanah

"Pemerintah tancap gas. Tentu, kami menghargai segala aspirasi. Jika ada yang dirasa mencederai hak konstitusional, silakan digugat. Jalurnya sudah ada. Namun, UU yang sudah diketok, harus disusun turunannya, show must go on," tutur Faldo kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (4/2/2022). 

Lebih lanjut, Faldo memaparkan bahwa gugatan UU IKN ini harus direspons dengan argumentasi yang baik dalam persidangan. Selama itu belum diuji dan melahirkan putusan lain, maka rencana yang sudah berjalan harus berlanjut.

“Aturan turunannya sedang dibahas satu per satu," sambung dia.

Ia pun yakin pemindahan IKN tetap berjalan mulus kendati UU IKN digugat. Pasalnya, pemerintah telah menyusun dengan baik dan benar aturan pemindahan IKN tersebut.

"Kami yakin semuanya akan berjalan baik. UU ini disusun sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Secara substansi pun solid. Yang kita akan bangun bukan hanya kota, namun juga jembatan kebangsaan dan harapan masa depan," ucap dia. 

Sebagai informasi, sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI mengajukan pengujian formil UU IKN ke MK pada Rabu 2 Februari 2022. Mereka diketahui tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).

Baca Juga

Semesta Seperti Merestui, Berikut Cerita Bamsoet Kemah Bareng Jokowi di IKN

Dalam berkas permohonan tertera sejumlah tokoh yang menggugat UU IKN antara lain Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Muhyiddin Junaidi, dan Letjen TNI Mar (Purn) Suharto.

Kemudian Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD, Taufik Bahaudin, Syamsul Balda, Habib Muhsin Al Attas, Agus Muhammad Maksum, H.M. Mursalim, Irwansyah, dan Agung Mozin.

Para pemohon berpandangan tahapan pembahasan UU IKN informasinya tidak terbuka dan bertentangan dengan azas keterbukaan itu sendiri. UU IKN, lanjut para pemohon, dalam pembentukannya tidak benar-benar memperhatikan materi muatan. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam peraturan pelaksana.

Marwan Batubara selaku penggugat UU IKN meminta MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian meminta MK menyatakan pembentukan Undang-Undang IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Menyatakan Undang-Undang IKN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," tutur Marwan melalui keterangan tertulis kepada MNC. iNews Madiun

 

Editor : Arif Handono