Tak Jadi Gabung Malaysia, Bupati Kepulauan Meranti Duduk Bersama dengan Kemenkeu, Ini Hasilnya

Menurutnya, besaran DBH itu tergantung lifting dan produksi migas. "Kalau (lifting) naik berarti APBD-nya Pak Bupati bisa naik, negara juga bisa naik. Tetapi kalau liftingnya, produksinya turun ya bisa turun. Jadi ini, antara yang tercantum di dokumen dan realisasi belum tentu sama, di situ perbedaannya," katanya.

Sebelumnya viral Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mempertanyakan DBH Migas dan anggaran PPPK. Adil mempertanyakan hal itu di depan Kemenkeu. Adil menjelaskan pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dolar AS per barel. Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi 100 dolar AS per barel.

"Ditargetkan produksi mencapai 9.000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan," tuturnya. Adil pun menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.

  "Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," katanya. Tak cuma mempertanyakan DBH dan anggaran PPPK, Adil bahkan menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan. Dia juga mengancam akan bergabung ke Malaysia.

Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Bupati Meranti Bertemu Kemenkeu Bahas Dana Bagi Hasil Migas: Sudah Clear ", Klik untuk baca: https://www.inews.id/news/nasional/bupati-meranti-bertemu-kemenkeu-bahas-dana-bagi-hasil-migas-sudah-clear/all.
 

Editor : Arif Handono