Bertambah, Sekitar 61. 279 orang Teken Petisi Tolak JHT Cair di Usia 56 Tahun

JAKARTA, iNewsMadiun.id -  Petisi atas penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sudah ditekan Puluhan ribu orang.

Berdasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, hingga Sabtu (12/2/2022) pagi, di laman resmi  change.org, sudah ada sekitar 61. 279 orang yang menandatangani petisi penolakan atas aturan terbaru yang dikeluarkan itu, karena dinilai merugikan pekerja.

Baca Juga

Terkait Aturan Baru JHT Manaker Berdialog dengan Serikat Buruh

Petisi ini dibuat salah satu warganet bernama Suharti Ete yang  ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan dan juga Presiden Jokowi.

“Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK . Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja. Karenanya mari kita suarakan bersama-sama untuk tolak dan #BatalkanPermenaker Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua,” kata penggagas petisi Suharti Ete dalam laman resmi change.org, dikutip MNC PORTAL, Sabtu (12/2/2022). 

Sebelumnya, Menaker Ida menetapkan aturan terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya bisa dicairkan pada usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.

Baca Juga

21.000 Orang Menandatangi Petisi Pembatalan Aturan Baru Pencairan JHT Usia 56 Tahun

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 ini juga sekaligus mencabut Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri yang telah diundangankan pada 4 Februari 2022 itu, menyebutkan dalam pasal 3 bahwa manfaat JHT baru dapat diberikan saat peserta masuk masa pesiun di usia 56 tahun.

“Jadi kalau buruh/pekerja di-PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK. Padahal saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari Rp 550 Triliun,” tutur Ida Fauziyah. iNews Madiun

 

Editor : Arif Handono