Oktober-Desember Puncak Tanam, Komisi B DPRD Jatim Minta Alokasi ZA dan SP-36 Dialihkan ke Urea-NPK

MOJOKERTO, iNewsMadiun.id - Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) menjalankan pengawasan pupuk. Mereka meminta alokasi pupuk ZA dan SP-36 di Jatim dialihkan ke pupuk urea dan NPK. Pasalnya sejak bulan Juni lalu, dua jenis pupuk tersebut sudah dihentikan distribusinya. 

Angggota Komisi B DPRD Jatim Subianto. Foto:IST.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto mengatakan, alokasi pupuk ZA di Jatim sebanyak 366.000 ton per tahun. Sedangkan SP-36 sekiar 106.000 ton. "Kalau bulan Juni ini dihentikan berarti masih ada sisa separuh. Maka, kami minta jatah alokasi ini dialihkan ke pupuk urea dan NPK, sehingga kuotanya bertambah," katanya saat rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian Pemprov Jatim di UPT Pembenihan Kabupaten Mojokerto, Selasa (2/8/2022). 

Subianto mengatakan, kuota pupuk di Jatim selama ini jauh dari kebutuhan, terutama saat masa tanam bulan Oktober-Desember. Seringkali petani kebingungan, sehingga hasil panen bisa maksimal. 

Karenanya dia berharap pemerintah provinsi turut memperjuangkan ketersediaan pupuk bagi petani di Jatim. Caranya, meminta kepada pemerintah pusat agar mengalihkan jatah alokasi ZA dan SP-36 yang dihentikan ke urea dan NPK yang sangat dibutuhkan. 

Subianto mengatakan, Oktober-Desember, merupakan puncak-puncaknya petani menanam padi. Ironisnya, di masa-masa krusial itu, pupuk justru tidak ada. Sebab, pupuk yang didistribusikan jauh dari kebutuhan. 

"Di Kediri misalnya, dari kebutuhan pupuk urea 55.000 ton, hanya 38.000 ton yang didistribusikan. Sementara NPK yang dibutuhkan 77.000 ton, tapi cuma ada 26.000 ton," kata polisi Partai Demokrat ini. 

Subinto mengatakan, kondisi tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah di Jatim. Hampir setiap musim tanam, para petani kesulitan pupuk karena kuota yang terbatas. 

Karena itu dia meminta agar ada upaya maksimal dari Pemprov Jatim kepada pusat agar kesulitan petani terhadap pupuk bisa teratasi. "Kami di Komisi B juga akan membantu mengomunikasikan masalah ini kepada Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI," ujarnya.iNewsMadiun

Editor : Arif Handono