PACITAN,iNewsMadiun.id - Tidak hanya Gibran Rakabuming Raka yang surat keteranganya dipermasalahkan secara hukum dan berujung pengunduran diri sebagai Wakil Presiden, seorang Calon Kepala Desa terpilih dan Camat di Pacitan juga dilaporkan ke Polisi karena dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan persyaratan untuk maju sebagai Kepala Desa.
Terlapor adalah Bambang, Calon Kepala Desa Karang Gede, Kecamatan Arjosari Pacitan yang mendapat suara terbanyak dalam Pilkades 9 November 2026 lalu. Tidak hanya Bambang, Camat Arjosari juga dilaporkan atas dugaan keterlibatannya dalam pembuatan surat keterangan palsu hingga membuat Bambang lolos dalam Pilkades Desa Karang Gede.
Menurut Sumadi, Direktur LBH Parade Keadilan Indonesia, laporan tersebut bertujuan untuk menegakkan aturan dan mengedukasi semua pihak agar tidak memalsukan dokumen persyaratan untuk tujuan apapun
"Benar, kami melaporkan Cakades terpilih, Bambang dan Camat Arjosari ke Polres Pacitan. Keduanya kami duga memalsukan Surat Keterangan. Ternyata atidak hanya Wapres yang suket nya bermasalah. Ini Calon Kepala Desa di Pacitan juga ada, kami laporkan biar ke depan tidak ada kasus serupa di manapun," tegas Sumadi, Senin (16/11/2026).
Menurut Sumadi, Bambang diduga telah menjabat sebagai Kepala Desa Karang Gede selama 2 (dua) kali masa jabatan.
Padahal, syarat calon Kepala Desa sudah diatur tegas dalam Pasal 33 huruf (k) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menyatakan calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
Ketentuan itu dipertegas dalam Perda Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2026 Pasal 14 huruf (k) dan Perbup Pacitan Nomor 33 Tahun 2026 Pasal 22 ayat (2) huruf (j).
Untuk membuktikan syarat tersebut, setiap bakal calon wajib melampirkan dokumen administratif sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf b angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, yaitu, pertama, Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, dan kedua, Surat Pernyataan dari yang bersangkutan, yang menyatakan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
"Surat Pernyataan itu diduga dibuat oleh Bambang. Surat Keterangannya diduga dipalsukan oleh Camat. Lalu berkas itu diloloskan. Jadi ini bukan kerja satu orang," ujar Sumadi.
Sumadi menjelaskan, Suket atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan melalui Camat Arjosari tersebut menyatakan Bambang tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 2 kali masa jabatan. Padahal, masyarakat Desa Karang Gede sendiri menyaksikan dan mengetahui bahwa Bambang sudah menjabat 2 kali.
"Suket inilah kuncinya. Tanpa Suket dari Camat, Bambang tidak mungkin bisa lolos. Karena itu keduanya harus diperiksa," kata Sumadi.
Atas dasar itu, LBH Parade Keadilan Indonesia bersama warga meminta Polres Pacitan memeriksa Bambang sebagai pihak yang diduga membuat Surat Pernyataan palsu dan menggunakan Suket palsu, serta Camat Arjosari sebagai pihak yang diduga menerbitkan dan memalsukan Surat Keterangan tersebut. Panitia Pilkades Karang Gede juga diminta diperiksa karena diduga meloloskan berkas palsu tersebut.
"Kalau Suketnya palsu, maka pencalonan dan keterpilihannya cacat hukum. Ini bukan kesalahan administrasi, ini sudah masuk dugaan tindak pidana pemalsuan surat," pungkas Sumadi.
Editor : Arif Wahyu Efendi
Artikel Terkait
