MADIUN,iNewsMadiun.id - Sejumlah tiang jaringan internet milik penyedia jaringan wifi yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan (Rumija) aset Pemkab Madiun selama ini belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Padahal, pihak swasta atau provider yang memanfaatkan ruang tersebut untuk keuntungan komersial, mereka wajib mengantongi izin dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah setempat.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun, Mohamad Hadi Sutikno, membenarkan bahwa selama ini tiang jaringan wifi tersebut masih numpang tanpa ada kontribusi. Meskipun sudah bertahun - tahun memanfaatkan aset milik Pemkab tersebut.
Menurut Sutikno, Pemkab Madiun belum berani menertibkan tiang jaringan internet itu karena Peraturan Daerah (Perda) Kabuptan Madiun yang mengatur tentang pemanfaatan Rumija itu saat ini masih di evaluasi oleh Gubernur.
"Belum [sewa], karena Perda nya masih evaluasi Gubernur. Kita mungut itu kan harus ada dasar perda. Sekarang perdanya belum turun. Nanti setelah turun kita lakukan penertiban," ujar Sutikno, saat dikonfirmasi iNews.id, Jumat (13/11/2026).
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun Rudy Triswahono. Hal itu dibiarkan karena regulasi yang mengatur pemanfaatan Rumija milik Pemkab Madiun itu masih di kaji oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Selama ini memang belum [ada sewa pemanfaatan aset jalan pemkab]. Karena perdanya masih di fasilitasi oleh biro hukum provinsi. Penertiban itu dak bisa dilakukan kalau kita dak juga kasih fasilitas," ujar Rudy, Jumat (13/11/2026).
Menurut Rudy, saat ini Pemerintah Kabuptan Madiun sedang membahas untuk memfasilitasi penyedia jaringan internet dengan menyediakan tiang bersama. Sehingga, bisa mengurangi jumlah tiang di Rumija yang dapat menggangu estetika itu.
"Nanti arah kita satu insfratuktur pasif milik Pemkab yang digunakan untuk sama - sama. Sewanya nanti setelah kita kasih fasilitas baru nanti kita kasih sewa ke mereka," tambahnya.
Dari pantauan iNews.id, tiang jaringan internet yang berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah Karena belum memberikan kontribusi itu saat ini sudah menjamur. Dalam satu titik lokasi, terlihat lebih dari 2 tiang jaringan wifi yang terpasang.
Jika kondisi itu terus dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas dari Pemkab Madiun, hal ini akan menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari ancaman keselamatan hingga kerusakan tata kota.
Editor : Arif Wahyu Efendi
Artikel Terkait
