Aksi Protes Warga Warnai Pembongkaran Warung pada Lahan Aset PT. KAI di Madiun

MADIUN,iNewsMadiun.id - ‎Penertiban warung di atas lahan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan ring road Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Madiun berlangsung panas bahkan nyaris berujung bentrokan.

Warga yang selama ini menempati lahan tersebut terlibat aksi saling dorong dengan petugas Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska).
‎
‎Koordinator warga, Sugianto, mengaku tidak mempermasalahkan jika harus meninggalkan lokasi karena memahami tanah tersebut merupakan aset PT KAI. Namun, dia menyayangkan tidak adanya solusi konkret bagi warga yang terdampak.
‎
‎"Saya tidak minta kompensasi untuk ganti rugi atau ganti untung. Paling tidak biaya bongkarnya itu diberikan," ujar Sugianto, Kamis (12/11/2026).
‎
‎Menurutnya, warga sebenarnya telah menerima surat peringatan pertama hingga ketiga (SP1-SP3). Bahkan, sebagian penghuni bersedia membongkar bangunannya secara mandiri. Namun, mereka berharap ada tenggang waktu dan perhatian dari pemerintah daerah.
‎
‎Sugianto juga mempertanyakan keberadaan Pemkab Madiun dalam persoalan tersebut. Sebab, menurutnya, lahan yang ditertibkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah.
‎
‎"Saya menunggu pimpinannya, Sekda maupun Bupati, untuk menyikapi kelanjutan ini. Bagaimana nasib warga yang bangunannya belum dibongkar? Perwakilan pemerintah daerah tidak ada yang datang," keluhnya.
‎
‎Sugianto mengaku, warga yang menempati lahan milik KAI itu sebelumnya memiliki perjanjian pemanfaatan lahan dengan KAI. Pembayaran dilakukan berdasarkan luasan kapling per meter persegi. Warga bahkan mengaku masih menyimpan bukti pembayaran dan dokumen perjanjian.
‎
‎"Kalau memang dibutuhkan, kami siap pergi dari sini karena sadar tanah ini milik PT KAI. Tetapi paling tidak ada biaya pembongkaran. Kalau nanti dibuat rest area dan ada ruko, warga yang terdampak bisa dialihkan ke sana," paparnya.
‎
‎Sementara itu, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menegaskan penertiban dilakukan karena bangunan yang berdiri itu atas aset tanah milik perusahaan. Berdasarkan pendataan KAI, terdapat 89 objek bangunan sepanjang kawasan Stasiun Saradan sampai Stasiun Milangasri.
‎
‎"Ini sebenarnya bukan pembongkaran paksa. Sebelumnya kami sudah melakukan banyak koordinasi, termasuk secara administrasi melalui SP1, SP2, dan SP3," jelasnya.
‎
‎Tohari menyebut, KAI juga memberikan kesempatan kepada sejumlah warga yang telah mencapai kesepakatan untuk membongkar bangunannya secara mandiri dengan batas waktu maksimal 10 hari sejak kesepakatan dibuat.
‎
‎Menurutnya, penertiban tersebut berkaitan dengan rencana pemanfaatan lahan bersama Pemkab Madiun. Kawasan tersebut direncanakan menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
‎
‎"Kami sudah ada MoU dengan Pemerintah Kabupaten Madiun bahwa lokasi ini akan dimanfaatkan untuk RTH. Harapannya kawasan ini menjadi lebih tertib dan memberikan manfaat bagi lingkungan," ungkapnya.
‎
‎Dia menambahkan, sebagian bangunan yang ditertibkan merupakan warung yang telah berdiri cukup lama. Bahkan, berdasarkan informasi yang dimiliki KAI, ada bangunan yang usianya lebih dari 10 tahun.
‎
‎Terkait status pemanfaatan lahan, Tohari menyebut sebelumnya terdapat warga yang memiliki kontrak dengan KAI dan ada pula yang tidak. Namun, rata-rata kontrak pemanfaatan lahan telah dihentikan sejak 2023 seiring rencana penggunaan aset tersebut.
‎
‎

Editor: Arif Wahyu Efendi