SMA Negeri Favorit di Madiun Tarik Iuran Tiap Siswa Rp 1,75 Juta dan SPP Rutin Rp 60 Ribu

MADIUN,iNewsMadiun.id - Sekolah gratis bagi siswa SMA/ SMK Negeri di Jawa Timur yang selama ini banyak terpublikasi di berbagai paltafom media ternyata hanya isapan jempol saja. Padahal Pemprov Jatim mengklaim anggaran yang digelontorkan untuk program Sekolah Gratis berkualitas (TisTas) mencapai Rp 7,1 Triliun selama lima tahun terkahir.

Buktinya adalah keluhan dari wali murid siswa SMA Negeri 1 Geger, Madiun terkait adanya sumbangan pembangunan sarana prasarana sekolah berkisar Rp 1.750.000. Bukan hanya itu, biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang katanya gratis faktanya tetap membayar. SPP hanya berganti nama menjadi Peran Serta Masyarakat (PSM) yang besarnya Rp 60 ribu/ bulan setiap siswa.

Wali murid tersebut mengaku kecewa lantaran semua iuran tersebut ditagih pihak sekolah sebagai syarat mengikuti ujian semester dua. 

"Anak saya masuk tahun ajaran 2024/2025. Pas masuk semester 2 ada parenting, pas itu disampaikan. Hari ini ditagih walikelas, syarat ikut ujian semester 2. Tanggal 26 Mei ini ujiannya," kata wali murid yang meminta namanya dirahasiakan untuk keamanan dan kenyamanan anaknya disekolah, Rabu (21/05/2025).

Wali murid itu mengatakan jika penarikan iuran sumbangan pembangunan sarana prasarana sekolah itu diatasnamakan komite sekolah. Teknis pembayaran melalui walikelas dan tanpa kuitansi. 

"Tarikan atas nama komite, lumayan sekitar Rp.1.750.000. Tidak ada kuitansi hanya disetor ke walikelas, yang nagih walikelas. Ada juga yang langsung membayar ke TU (Tata Usaha) sekolah," Keluhnya. 

Narasumber inews.id tersebut menyampaikan bahwa tarikan atas nama komite itu diperuntukan untuk pembangunan gedung olah raga di sekolah. 

"Sudah terbangun (gedung olahraga) belum selesai. Lalu walimurid baru dikumpulkan digedung tersebut dikemas parenting. Ujungnya gedung yang belum selesai dan finishing ditarik dari walimurid," tambah wali murid itu sambil menunjukan foto dikumentasi kegiatan parenting di gedung olah raga sekolah pada 1 Oktober 2024 lalu.

Ayah dari siswa yang sehari hari berwiraswasta itu menambahkan untuk pembayaran SPP langsung ke Tata Usaha sekolah namun tanpa kuitansi.

"Yang SPP bayar bukan ke wali kelas tapi ke TU tidak ada kwitansi," jelasnya sambil mewanti wanti agar namanya tidak ditulis. 

Wali murid itu menambahkan bahwa sebenarnya banyak orang tua yang mengeluhkan penarikan uang oleh sekolah atas nama komite. Namun mereka tidak berani bersuara karena menduga ada backing kuat dan sistemik di sekolah bahkan hingga ke lembaga induk. Orang tua mengaku memilih aman untuk keberlangsungan pendidikan anaknya. 

"Tidak mungkin ada orang tua yang berani angkat tangan dan membantah di forum komite sekolah. Pasti seolah semua setuju walau terpaksa. Kalau tindakan penarikan itu benar kenapa tidak ada edaran resmi dan bukti bayar ke siswa. Kan aneh? Jangan-jangan ada yang mengajari," ungkapnya penuh heran.

Sementara itu, kepala sekolah SMA Negeri 1 Geger Anim Hadisusanto tidak menjawab saat di konfirmasi terkait hal itu. Pesan singkat melalui WhatsApp  yang pernah di kirim tidak berbalas. 

Editor : Arif Wahyu Efendi