Sikap DPP PPP Terkait Polemik Amplop Kiai, Meminta Suharso Monoarfa Mundur dari Jabatan Ketum PPP

JAKARTA,iNewsMadiun.id  - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menyatakan pernyataan sikap pasca Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa memberikan pernyataan mengenai 'amplo' kiai.

Pernyataan DPP PPP tersebut tertuang dalam Surat Salinan yang diterima oleh tim Okezone, Rabu (24/8/2022).

Baca Juga

Profil Muhammad Mardiono, Plt Ketua Umum PPP Pengganti Suharso Monoarfa

"Menyikapi keadaan dan perjalanan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca Muktamar IX sampai dengan saat ini, bersama ini dengan hormat kami tiga Pimpinan Majelis (Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan) DPP PPP menyatakan hal-hal sebagai berikut," begitu bunyi surat salinan DPP PPP.

Menurut pihaknya, melihat berkembangnya suasana menjadi tidak kondusif dan ada kegaduhan di Partai terutama di kalangan para kiai dan santri baik yang menjabat di struktur partai maupun pendukung PPP akibat pidato Suharso Monoarfa dalam forum pendidikan anti korupsi bagi PPP yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus 2022 yang lalu telah menjadi viral di media sosial.

Viralnya pidato Suharso Monoarfa itu telah menciptakan suasana yang kontra produktif bagi perjuangan partai menyongsong pemilihan umum mendatang.

"Pidato Saudara Suharso Monoarfa terkait dengan pemberian sesuatu ketika silahturahmi atau sowan kepada para kyai tersebut telah dinilai oleh berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap kiai dan dunia pesantren," jelas DPP PPP.

Menurut pihak DPP PPP, bahwa pidato yang disampaikan Suharso Monoarfa adalah ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia, khususnya terhadap para ulama dan kiai yang menjadi panutan umat Islam di Indonesia.

DPP PPP juga mengungkapkan bahwa pimpinan Majelis juga mengikuti berbagai demonstrasi yang masih berlanjut sampai saat ini dikarenakan sejumlah keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai baik ditingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PPP, serta isu gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK.

"Berbagai demonstrasi terhadap kepemimpinan Saudara Suharso Monoarfa tidak hanya terjadi di kantor DPP PPP, akan tetapi juga dilaksanakan pada Kantor Kementerian PPN/Bappenas dan KPK RI. Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP, dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam," jelas DPP PPP.

Selanjutnya, DPP PPP menganggap bahwa pemberitaan kehidupan rumah tangga Suharso Monoarfa yang mencuat di berbagai media menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai Partai Islam.

Terlebih lagi pada situasi sebelumnya, elektabilitas PPP tidak juga beranjak naik semenjak dipimpin oleh Suharso Monoarfa, maka ketiga poin yang sudah disebutkan akan menjadi hal yang kontra-produktif bagi peningkatan elektabilitas PPP.

"Mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan di atas serta masukan informasi dan pandangan sejumlah pihak baik di dalam dan di luar jajaran PPP, maka kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP," tegas DPP PPP.

Permintaan ini dianggap akan membawa kebaikan bagi PPP dan seluruh jajaran maupun akar rumput yang ada di dalamnya. Kebaikan ini diyakini akan menjadi salah satu faktor penyelamat PPP dalam Pemilu 2024.

Diberitakan sebelumnya, Suharso menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke pesantren tertentu yang saat itu ia mengaku masih menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP.

Seusai melakukan kunjungan dan bertemu kiai pesantren, ia mengaku ditanya apakah meninggalkan sesuatu.

Ia kemudian mendapat penjelasan bahwa jika melakukan kunjungan mesti membawa tanda mata.

“Bahkan sampai hari ini, kalau kami ketemu di sana itu salamannya itu enggak ada amplopnya, itu pulangnya di sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are facing today,” ujar Suharso.

Suharso Monoarfa sendiri juga sudah meminta maaf telah menbuat kegaduhan atas pernyataannya tersebut.

Permintaan maaf itu disampaikan Suharso saat memberikan sambutan di acara Sekolah Politik PPP di Bogor, Jumat (19/8/2022).

“Saya mengaku itu sebuah kesalahan, saya memohon maaf dan meminta untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya,” kata Suharso.

Suharso mengaku khilaf telah membuat perumpamaan atau ilustrasi mengenai 'amplop' kiai tersebut saat menyampaikan pidato dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Gedung ACLC KPK, Senin (15/8/2022) lalu.

Ia mengaku semestinya tidak menyampaikan ilustrasi tersebut di depan publik dan menimbulkan penafsiran yang keliru.

“Saya akui ilustrasi dalam sambutan itu sebuah kekhilafan dan tidak pantas saya ungkapkan,” kata Suharso.

Di sisi lain, ia mengaku menyesalkan tindakan pihak yang memotong pidatonya di KPK.

Menurutnya, tindakan itu membuat pernyataannya berada di luar konteks dan membangun opini yang membuat gaduh.

Suharso menuturkan pernyataannya yang beredar mengenai 'amplop' kiai itu merupakan respons terhadap sambutan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Saat itu, ia memanggil Ghufron dengan sebutan kiai.

iNewsMadiun

Editor : Arif Handono