JAKARTA, iNewsMadiun.id - Pemerintah berambisi melakukan pengurangan emisi karbon untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Tapi Mewujutkan hal ini membutuhkan ivestasi yang tidak sedikit. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, jumlah kebutuhan investasi untuk mencapai target NZE memerlukan biaya hingga 1 triliun dolar AS atau 29 miliar dolar per tahun.
"Kalau kita ingin bebas dari emisi karbon di 2060, secara total kita membutuhkan sekitar 1 triliun dolar AS atau 29 miliar dolar AS per tahun," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya, Jumat (18/2/2022).
Jumlah itu diperuntukkan untuk memnuhi kebutuhan investasi di pembangkit EBT sebesar 1,042 miliar dolar AS dan transmisi sebesar 135 miliar dolar AS.
"Transmisi ini biasanya satu paket (pembangunan pembangkit) supaya bisa beroperasi," ujarnya.
Dadan menyebutkan, biaya pengembangan PLT EBT semakain murah dan efisien. Berdasarkan IRENA Renewable Power Generation Cost in 2020, biaya pembangunan PLT EBT mengalami penurunan cukup signifikan secara global selama 10 tahun terakhir. Bahkan biaya operasi PLT EBT baru terutama PLT Surya dan PLT Bayu (termasuk biaya integrasi) dapat bersaing dengan PLTU eksisting skala 800 megawatt (MW).
"Harga-harga pembangkit yang intermiten (surya dan angin) semakin menurun. Dalam waktu 10 tahun, turunnya hampir 80 perseb dari 5.000 dolar AS per kWh menjadi 1.000 dolar AS per kWh. Bahkan lelang yang dilakukan oleh PLN sudah bisa menembus di bawah PLTU batubara," ucapnya.
Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pendanaan yang variatif dalam mencari dukungan investasi antarnegera maupun lembaga internasional.
"Ini banyak sekali (skema pendanaan). Kami mendorong blended finance dan sedang menyusun Peraturan Presiden terkait hal ini. Bagaimana kita nanti akan memanfaatkan pendanaan tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya yang berbasis komersial perbankan, tapi juga dari filantropis, mulitnasional yang bermaksud untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia," tuturnya.
Model pendanaan blended finance, Dadan menjelaskan, merupakan dana perwalian perubahan iklim Indonesia akan memfasilitasi perolehan dana dari para donor, yaitu Asian Development Bank, European Investment Bank (hibah/pinjaman) dan World Bank. Selanjutnya, SDG Indonesia Satu merupakan platform terintegrasi untuk mendukung proyek terkait Sustainable Development Goals yang terdiri atas empat pilar, yaitu fasilitas pengembangan, de-risking, pembiayaan dan ekuitas.
Kemudian, investasi anggaran nonpemerintah yang mendorong sektor swasta dalam pengembangan proyek infrastruktur strategis nasional. Skema ini memfasilitasi investor dalam pembiyaan ekuitas (pembiayaan ekuitas langsung dan instrumen investasi ekuitas).
Adapula Tropical Landscape Finance Facility (TLFF), bertujuan memanfaatakan pendanaan publik untuk penggunaan lahan yang berkelanjutan, termasuk di bidang restorasi ekosistem dan investasi EBT.
Selain itu, ada skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha atau Public Private Partnership (KPBU/PPP) adalah kontrak jangka panjang antara pihak swasta dan entitas pemerintah untuk menyediakan aset layanan publik berupa Project Development Facility, Viability Gap Found, penjaminan infrastruktur dan pembayaraan ketersediaan.
Terakhir, dari perbankan komersial, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan persentase tertentu dari portofolio kredit untuk pembiayaan proyek hijau. iNews Madiun
Editor : Arif Handono
Artikel Terkait
