Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : DPRD Kabupaten Madiun Gelar Paripurna Pembentukan Perda Tahun 2027
Advertisement . Scroll to see content

DPRD Madiun Dukung Uji Materi Kontradiksi UU Desa Tentang Pilkades ke Mahkamah Konstitusi

Rabu, 18 November 2026 | 19:56 WIB
  • author Dodik
DPRD Madiun Dukung Uji Materi Kontradiksi UU Desa Tentang Pilkades ke Mahkamah Konstitusi
Purwadi, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun. Foto: dok. iNewsMadiun

MADIUN,iNewsMadiun.id -  Komisi A DPRD Kabupaten Madiun menggelar audensi dengan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Madiun, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Audensi yang digelar di Gedung DPRD Kabuptan Madiun itu membahas beberapa persoalan, salah satunya terkait kontradiksi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2026 terkait syarat administrasi pencalonan kepala desa.
‎
‎Ketua Komisi A DPRD Kabuptan Madiun Purwadi, menyatakan bahwa dengan adanya kontradiksi antara dua pasal tersebut hingga saat ini DPRD tidak bisa mengambil keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) 
‎
‎"Dengan adanya beda dua pasal dalam peraturan undang - undang itu DPRD tidak bisa memberikan ruang penuh dalam Peraturan Daerah yang saat ini sedang dibahas," ujar Purwadi, saat dikonfirmasi iNews.id, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Untuk itu, pihaknya mendukung penuh adanya uji materi atau Judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Kontradiksi dua peraturan tersebut. Sehingga, kepala desa yang sudah dua kali menjabat ingin mencalonkan lagi tidak dihantui persoalan hukum. 
‎
‎"Kami mendukung Kepala desa sebagai obyek yang dirugikan atau calon kepala desa untuk melakukan judicial review di Makamah Konstitusi," tegasnya.
‎
‎Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan di MK, Purwadi berpendapat tidak ada kepala desa yang sudah menjabat dua periode yang berani membuat surat pernyataan seperti yang ada di pasal 118 huruf a tersebut.
‎
‎"Saya yakin tidak ada kepala desa yang berani membuat surat pernyataan belum menjabat dua kali periode," tutupnya.
‎
‎Purwadi juga meminta Pemerintah Daerah Kabuptan Madiun melalui DPMD ikut mensupport kepala desa yang akan melakukan Judicial review di Mahkamah Konstitusi tersebut. Pasalnya, pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah semakin dekat.
‎
‎ "DPRD mendorong Pemerintah Darlerah dalam hal ini DPMD sebagai induk pemerintahan desa mensupport agar segera melakukan Judicial review di MK," tutupnya.
‎
‎
‎

Editor: Arif Wahyu Efendi

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut